Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan inklusif dan merata. Hal itu dengan menyelaraskan arah kebijakan daerah terhadap program nasional Trisula Pembangunan.
Program Trisula Pembangunan berfokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan penyelarasan tersebut tertuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2025-2029.
“Trisula pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih berkeadilan,” kata Mulyadi dalam Dialog Ekonomi bersama Kadin Lampung, kemarin
Mulyadi menjelaskan, RPJMD Lampung2025-2029 memuat tiga misi besar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Kemudian memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
Lalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal angka, tetapi bagaimana manfaatnya langsung masyarakat rasakan secara merata,” kata dia.
Selain itu, penguatan SDM unggul menjadi prioritas penting. Pemprov menyiapkan strategi agar tenaga kerja Lampung lebih adaptif dan produktif.
“Kami ingin SDM Lampung berdaya saing tinggi sehingga mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif,” kata dia.
Program Ekonomi Gubernur Lampung
Penyelarasan juga berlangsung terhadap tiga program hasil terbaik cepat gubernur. Pertama, mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah. Hal itu penguatan BUMDes, koperasi, desa tematik, serta mendorong desa naik status menjadi mandiri.
“Kami ingin pembangunan dari desa dengan memaksimalkan potensi lokal agar masyarakat desa lebih mandiri dan berdaya,” kata dia.
Kedua, menyediakan pupuk organik melalui pembangunan unit produksi mikro di desa yang pengelolaannya dari BUMDes, koperasi, atau kelompok tani. Langkah itu untuk mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ekonomi desa.
“Dengan unit produksi mikro, setiap desa bisa menghasilkan pupuk organik sendiri dan mendistribusikannya langsung ke petani dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Ketiga, menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui ketersediaan produk lokal di pasar. Pemprov menyiapkan regulasi berupa peraturan gubernur untuk mengatur mekanisme buka-tutup akses komoditas sesuai kondisi pasar.
“Menjaga stabilitas harga pangan penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal di pasar,” kata dia.
