Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung meraih insentif fiskal pengendalian inflasi senilai Rp6.827.578.000.
Pemberian apresiasi atas keberhasilan dalam menekan angka inflasi tahun berjalan 2024 ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 Tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin dalam agenda di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin, 5 Agustus 2024.
Baca Juga:
Infrastruktur dan Stabilitas Inflasi Jaga Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dana insentif ini untuk mengintensifkan upaya stabilisasi harga, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya pengendalian inflasi di Lampung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, angka inflasi Lampung pada Juli 2024 tercatat sebesar 2,55 persen (yoy), -0,16 persen (m to m), dan 0,37 (year to date).
Secara kumulatif, inflasi gabungan di Lampung masuk dalam kategori terendah di wilayah Sumatra. Bahkan, sebelumnya pernah tercatat sebagai yang terendah di Sumatra.
Stabilitas Inflasi
Sebelumnya, selain meningkatkan infrastruktur, stabilitas inflasi daerah juga menjadi indikator penting dalam menjaga pertumbuhan perekonomian di Lampung.
Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin menjelaskan, kondisi inflasi harus tetap terjaga dalam batas normal agar tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Pasalnya, inflasi akan berpengaruh terhadap harga dan juga daya beli masyarakat.
“Kemarin waktu mendampingi Pak Jokowi kunker (kunjungan kerja), masyarakat mengeluhkan kondisi harga produk pertanian yang turun, ini bisa jadi karena inflasinya terlalu rendah. Karena di Tanggamus sudah terjadi deflasi,” ungkapnya.
Dia berharap kolaborasi pemangku kepentingan terkait dapat meningkat untuk menyetabilkan inflasi. Sehingga harga komoditas pertanian tetap terjaga dan memantik minat masyarakat, khususnya anak muda untuk terjun di dunia pertanian maupun perkebunan.
“Saya berpesan agar ini dicari solusinya, supaya normal. Sehingga tidak merugikan para petani, pekebun, dan industri lainnya,” kata dia.
