Membangun Ekosistem Keuangan Digital yang Adil dan Aman

Era ekonomi digital telah mengubah wajah sistem keuangan Indonesia secara fundamental. Transaksi keuangan yang dahulu dilakukan melalui teller bank atau mesin ATM kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui ponsel. Uang elektronik, mobile banking, QRIS, dan layanan fintech lending telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Revolusi ini membawa kemudahan luar biasa: efisiensi waktu, akses keuangan yang lebih luas, dan peluang bisnis baru bagi jutaan pelaku usaha kecil dan menengah. Namun di balik geliat transformasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara serius: apakah ekosistem keuangan digital yang sedang kita bangun sudah benar-benar adil dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat?

Transformasi keuangan digital memang menjanjikan masa depan yang lebih inklusif. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi uang elektronik meningkat pesat dari Rp145 triliun pada 2018 menjadi lebih dari Rp600 triliun pada 2024. Aplikasi pinjaman daring, investasi digital, dan paylater kini menjangkau jutaan pengguna di berbagai pelosok negeri.

Masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan kini bisa menabung, bertransaksi, bahkan mengajukan pinjaman hanya dengan satu aplikasi di genggaman tangan. Fenomena ini merupakan bukti nyata dari potensi besar digitalisasi dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Namun, di sisi lain, kemajuan ini tidak lepas dari sejumlah tantangan yang serius. Kemudahan yang ditawarkan teknologi ternyata juga membawa risiko baru yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Maraknya penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik pinjaman daring ilegal menjadi fenomena yang mengkhawatirkan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah justru menjadi korban eksploitasi digital, terjebak dalam utang yang tak terkendali karena minimnya literasi keuangan dan lemahnya pengawasan. Jika situasi ini dibiarkan, maka ekonomi digital yang semestinya menjadi alat pemberdayaan bisa berubah menjadi sumber ketimpangan baru.

Dalam konteks keadilan ekonomi, keuangan digital seharusnya menjadi instrumen untuk mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar jurang antara yang mampu dan tidak. Sayangnya, akses digital di Indonesia masih timpang. Sebagian masyarakat di wilayah perkotaan menikmati koneksi cepat, promosi cashback, dan layanan digital yang lengkap, sementara di pedesaan masih banyak yang belum memiliki akses internet memadai.

Hal ini menciptakan digital divide jurang ketimpangan antara mereka yang terkoneksi dan yang terpinggirkan. Padahal, inklusi finansial sejati hanya bisa terwujud jika setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan dengan pengetahuan yang cukup dan biaya yang terjangkau.

Selain ketimpangan akses, persoalan lain yang tak kalah penting adalah etika dan keamanan data. Di era digital, data pribadi telah menjadi aset ekonomi baru yang sangat berharga. Setiap transaksi, pencarian produk, hingga pola konsumsi seseorang kini terekam dan dianalisis untuk kepentingan bisnis.

Sayangnya, banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa data mereka menjadi komoditas. Kasus kebocoran data di beberapa platform digital menunjukkan lemahnya perlindungan privasi di sektor keuangan. Di sinilah pentingnya membangun sistem perlindungan data yang kuat, disertai regulasi yang tegas terhadap penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya merespons tantangan ini melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dengan menerapkan kebijakan sandbox inovasi keuangan digital. Pendekatan ini memberi ruang bagi pelaku industri untuk berinovasi di bawah pengawasan regulator sebelum produknya dilepas ke publik. Namun, regulasi sering kali berjalan lebih lambat dibanding laju inovasi.

Munculnya produk-produk baru seperti buy now pay later, crypto asset, atau layanan pinjaman berbasis AI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi melampaui kesiapan kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, kebijakan publik harus bersifat adaptif dan antisipatif tidak hanya mengatur setelah masalah muncul, tetapi juga menyiapkan pagar etis sebelum risiko terjadi.

Keadilan dalam keuangan digital bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang pembagian manfaat ekonomi. Kita perlu bertanya: siapa yang paling diuntungkan dari ledakan ekonomi digital saat ini? Apakah masyarakat kecil yang baru belajar menggunakan e-wallet, atau perusahaan besar yang menguasai data dan infrastruktur digital?

Pertanyaan ini penting karena jika hanya segelintir pihak yang memperoleh keuntungan besar dari transformasi digital, maka ketimpangan sosial ekonomi akan semakin melebar. Dalam situasi seperti ini, peran negara menjadi krusial sebagai penyeimbang. Pemerintah harus memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menguntungkan korporasi teknologi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja informal.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah literasi digital. Literasi bukan sekadar kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga pemahaman atas hak, risiko, dan tanggung jawab di dunia digital. Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga keamanan data pribadi, mengenali aplikasi legal, memahami bunga pinjaman, dan menghindari jebakan konsumtif dari layanan paylater.

Literasi digital yang rendah dapat membuat masyarakat mudah terperangkap dalam perilaku ekonomi yang tidak sehat, seperti utang konsumtif jangka pendek atau investasi bodong yang merugikan. Pendidikan digital harus menjadi prioritas, tidak hanya melalui sekolah dan kampus, tetapi juga lewat kampanye publik dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan pelaku industri.

Selain literasi, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate digital responsibility) juga penting dikedepankan. Platform digital perlu menempatkan kepentingan pengguna di atas kepentingan komersial semata.

Transparansi dalam penggunaan data, kejelasan dalam ketentuan pinjaman, serta mekanisme pengaduan yang mudah harus menjadi standar minimal dalam industri keuangan digital. Tanpa etika dan tanggung jawab sosial, keuangan digital akan kehilangan kepercayaan publik, padahal kepercayaan adalah modal utama dalam ekonomi berbasis teknologi.

Membangun ekosistem keuangan digital yang adil dan aman memerlukan sinergi tiga pihak: pemerintah sebagai pengatur, industri sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengawas moral. Pemerintah harus memperkuat infrastruktur hukum dan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Industri harus memastikan bahwa inovasi dilakukan secara etis dan transparan, sementara masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap hak-haknya di ruang digital. Jika ketiga unsur ini dapat berjalan beriringan, maka ekonomi digital Indonesia bukan hanya akan tumbuh cepat, tetapi juga tumbuh sehat dan berkeadilan.

Keuangan digital adalah wajah baru peradaban ekonomi kita. Ia menyatukan teknologi, kepercayaan, dan interaksi manusia dalam satu ekosistem besar yang saling bergantung. Namun kemajuan teknologi tidak boleh menghapus nilai kemanusiaan di dalamnya.

Kecepatan, efisiensi, dan keuntungan tidak boleh menyingkirkan keadilan, keamanan, dan empati. Tantangan terbesar kita bukan sekadar menciptakan inovasi digital, tetapi memastikan bahwa setiap inovasi berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan fondasi keadilan dan keamanan yang kuat, ekonomi digital Indonesia dapat menjadi motor pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh warganya.