Jakarta (Lampost.co) — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegasnya terhadap penggunaan dana program makan bergizi gratis (MBG). Ia memastikan akan menarik kembali anggaran yang tidak terserap secara optimal hingga batas waktu yang ditentukan.
“Kalau enggak terpakai ya ambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebar ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Purbaya menjelaskan, keputusan tersebut bertujuan agar anggaran negara dapat termanfaatkan secara efisien dan tidak menumpuk di satu program yang belum berjalan maksimal. Ia juga menegaskan kebijakan itu bukan bentuk pemangkasan, melainkan langkah redistribusi untuk mempercepat perputaran ekonomi di sektor lain yang lebih siap.
Terkait pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar tidak menarik dana MBG, Purbaya menyebut keduanya memiliki pandangan berdasarkan data yang sama, meski dengan penekanan berbeda.
“Enggak dia bilangnya enggak gitu. Saya perhatikan omongannya, dia bilang penyerapannya sudah lebih baik sehingga saya enggak harus ngambil. Itu kan itungan dia. Tapi data saya juga kira-kira begitu,” ujarnya.
Meski demikian, Menkeu menegaskan evaluasi tetap akan berlangsung hingga akhir Oktober 2025 sehingga akan terlihat kebutuhan realokasi dana MBG. “Tetap akan saya nilai sampai akhir Oktober. Kalau nanti sampai Desember ada beberapa triliun gak terpakai, saya ambil uangnya. Enggak ada yang berubah, itu saja,” tegas Purbaya.
Luhut Minta Dana MBG Tak Ditarik
Sebelumnya, Luhut meminta Kementerian Keuangan tidak menarik dana MBG yang belum terserap. Ia menilai program tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dalam pelaksanaan maupun penyerapan anggarannya.
“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut dalam konferensi pers, Jumat (3/10/2025).
Luhut menambahkan, program MBG memiliki peran besar dalam mendorong ekonomi rakyat di tingkat bawah. Selain memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, program itu juga menciptakan lapangan kerja baru.
Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga awal Oktober 2025, program MBG menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Tenaga tersebut meliputi pekerja sektor pertanian, distribusi bahan pangan, hingga jasa boga.
Selain itu, Luhut juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan bahan pangan utama, seperti telur, ayam, pisang, ikan, dan sayuran. Sebab, gangguan pasokan dapat memicu kelangkaan di sejumlah daerah yang menjadi penerima program.
“BGN harus cepat tanggap dalam menjaga pasokan bahan pangan penunjang MBG. Kalau terlambat, bisa terjadi kelangkaan di daerah tertentu,” kata Luhut.
Program MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Anggaran besar dan dampak sosial-ekonomi yang luas membuat efektivitas penyerapan dana menjadi sorotan utama. Langkah Kementerian Keuangan menarik dana tak terserap sebagai upaya menjaga akuntabilitas fiskal dan memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
