Jakarta (Lampost.co) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut mundurnya sejumlah pejabat puncak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penanda lahirnya standar baru etika kepemimpinan di Indonesia, khususnya di sektor strategis keuangan.
Menurut Hasto, langkah meletakkan jabatan di tengah krisis bukan sekadar keputusan administratif. Melainkan wujud tanggung jawab moral yang jarang ditunjukkan pejabat publik. Sikap tersebut, kata Hasto, mencerminkan nilai “Satyam Eva Jayate”—kebenaran sebagai fondasi utama kepemimpinan.
“Dalam Rakernas Pertama PDI Perjuangan, Satyam Eva Jayate kami tempatkan sebagai perisai moral. Ketika ada pejabat yang memilih mundur demi tanggung jawab etik, itu adalah keteladanan baru yang patut dicatat dalam sejarah kepemimpinan nasional,” ujar Hasto di Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
Baca juga: IHSG Bangkit Tajam di Pagi Hari, Investor Mulai Kembali Berani Masuk Pasar
Ia menilai pengunduran diri tersebut layak mendapat apresiasi, terlebih terjadi di tengah tekanan hebat pasar modal nasional. Hal ini akibat gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 28–29 Januari 2026.
Bagi Hasto, jabatan publik bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah yang menuntut keberanian untuk bertanggung jawab ketika kepercayaan publik terguncang.
Krisis Sektor Keuangan
Lebih jauh, Hasto mengingatkan bahwa krisis di sektor keuangan tidak boleh berhenti pada persoalan elite regulator semata. Pemerintah, menurutnya, harus segera memperkuat sinergi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil agar guncangan pasar tidak berujung pada tekanan ekonomi masyarakat kecil.
“Yang paling krusial sekarang adalah kerja bersama. Jangan sampai instabilitas pasar keuangan menjalar ke dapur rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus berpijak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional. Bukan semata mengikuti arus spekulasi global yang kerap tidak berpihak pada negara berkembang.
Seperti diketahui, gejolak pasar modal yang berujung pada anjloknya IHSG memicu gelombang pengunduran diri di jajaran regulator keuangan.
Setelah Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan mundur, empat pejabat kunci OJK turut mengambil langkah serupa, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Deputi Komisioner IB Aditya Jayaantara, serta Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara.
Bagi PDI Perjuangan, peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai akhir, melainkan titik awal evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keuangan nasional.
Hasto menilai momentum ini harus memanfaatkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia agar tidak mudah terguncang oleh dinamika pasar global yang semakin volatil.
