Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung resmi menjadi lokasi proyek percontohan nasional pengembangan nilai ekonomi karbon (NEK) Perhutanan Sosial.
Penetapan itu akan membawa dampak positif terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan pengembangan NEK sebagai strategi ganda. Artinya, menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa hutan.
Program itu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi tersebut memperkuat sinergi antara sektor kehutanan dan sektor keuangan dalam mendorong pendanaan hijau berbasis masyarakat.
“Kolaborasi ini sangat penting bagi masa depan Lampung, yaitu membicarakan tentang perhutanan sosial dan nilai ekonomi karbon,” ujarnya.
Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan hutan yang besar. Selain itu, program perhutanan sosial menjadi bagian dari filosofi pembangunan daerah.
Contohnya, keberhasilan masyarakat di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman menunjukkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
“Warga di sana tidak hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga mendapatkan penghasilan dari madu, kopi, hingga ekowisata,” jelasnya.
Selain di Tahura, Lampung juga memiliki model sukses pengelolaan hutan di Lampung Barat, Tanggamus, dan Lampung Tengah.
Keberhasilan itu menjadi salah satu alasan pemerintah pusat menempatkan Lampung sebagai penggerak utama kontribusi Indonesia terhadap Paris Agreement, terutama dalam menurunkan emisi karbon.
Dia menambahkan, optimalisasi potensi karbon dari perhutanan sosial tidak bisa berjalan sendiri. Sebab, butuh dukungan regulasi, pembiayaan, dan pendampingan yang berkesinambungan.
“Potensi ini hanya bisa optimal dengan dukungan nyata, regulasi yang jelas, pendanaan yang memadai, dan pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Jihan menyebut keberadaan OJK dan lembaga jasa keuangan sangat penting, terutama dalam menyediakan skema pembiayaan inovatif. Mekanisme seperti obligasi hijau dan pinjaman berkelanjutan dapat menjadi solusi bagi kelompok tani hutan untuk memperkuat usahanya.
“Mari jadikan Lampung sebagai contoh pembangunan manusia dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan. Seperti filosofi lokal yaitu alam terjaga, hidup sejahtera,” kata dia.
