Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan untuk harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, tidak akan naik pada Juli 2024.
“Pertalite yang JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) belum disesuaikan, seperti Solar. Kalau Pertamax Cs mungkin,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi melansir Antara, Minggu, 30 Juni 2024.
Agus mengatakan hingga saat ini harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax series dan Dex series, belum ada kepastian apakah akan ada penyesuaian atau tetap.
Baca Juga:
Pemkot Bangun SPBU, BBM Warga Bandar Lampung Disubsidi
Sampai saat ini belum ada penyesuaian. Namum untuk BBM umum nonsubsidi (Pertamax series dan Dex series) yang menetapkannya badan usaha sepanjang dalam kisaran harga formulasinya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024, yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19.
Penyaluran BBM Subsidi
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel berkomitmen untuk menjaga penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti pertalite dan bio solar.
Badan usaha yang bertugas menyalurkan bahan bakar itu tetap sesuai kuota yang pemerintah tentukan.
Area Manager Communication, Relation and CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, mengatakan Pertamina terus menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi. Distribusi itu dengan tepat sasaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
“Kami akan terus berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang Pemerintah tetapkan,” kata Nikho, kepada Lampost.co, Jumat, 10 Mei 2024.
Pihaknya juga memastikan stok dalam keadaan aman dan berjalan dengan maksimal untuk masyarakat khususnya wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel).
Dia mencatat sepanjang 2024 penyaluran BBM JBT bio solar di Lampung mencapai lebih dari 232 ribu kiloliter (KL). Sedangkan untuk produk JBKP pertalite hingga lebih dari 243 ribu KL.
Untuk mewujudkan pendistribusian yang tepat sasaran, pihaknya turut meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian.
“Kami mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika mengetahui adanya penyimpangan maupun pendistribusian yang tidak tepat sasaran,” ujar dia.
