Jakarta (Lampost.co)—- Pemerintah akan melakukan evaluasi besar terhadap skema subsidi BBM, dan rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga sedang berlangsung di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merancang skema baru tersebut.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat untuk meninjau skema subsidi yang saat ini berlaku.
“Harapannya dalam waktu seminggu, kami dapat mengajukan formulasi subsidi baru kepada presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Senin, 4 November.
Bahlil menjelaskan pemerintah terus melakukan kajian mendalam untuk menemukan formula subsidi BBM yang lebih tepat. Ia juga menyebut bahwa opsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) semakin menjadi pilihan utama dalam skema baru ini. “Skema BLT adalah salah satu opsi dan sudah mengarah ke sana,” ujarnya.
Namun, untuk subsidi elpiji, Bahlil menegaskan tidak ada perubahan mekanisme karena pemerintah menilai masih banyak masyarakat yang bergantung pada elpiji. Terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan UMKM. “Subsidi elpiji akan tetap seperti sekarang, tanpa ada perubahan,” tegasnya.
Penyaluran BLT
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan adanya evaluasi pemberian subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik agar lebih tepat sasaran.
Untuk itu sejumlah opsi lain tengah menyiapkan agar penggunaan uang negara lebih efektif, salah satunya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT)
“Sedang membahas dalam Satgas atau Task Force Subsidi Tepat Sasaran di Kementerian ESDM,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto .
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, keinginan untuk mendorong subsidi tepat sasaran yang menyampaikan langsung oleh presiden dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu. Kepala Negara, imbuhnya, meminta agar melakukan kajian perihal subsidi yang lebih tepat sasaran.
Itu mendorong oleh nilai subsidi dan kompensasi energi yang menembus Rp435 triliun di tahun ini. Dari nilai tersebut, terdapat potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Hal itu mengetahui dari laporan PLN, Pertamina, hingga BPH Migas.
“Kurang lebih 20%-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Angkanya kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil.
Karenanya, pihaknya akan melakukan rapat bersama dengan pihak-pihak terkait perihal subsidi tepat sasaran. Sejauh inil, dari evaluasi yang telah berhjalan, subsidi tepat sasaran itu mengerucut pada peralihan ke BLT.
“Salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi tidak tepat sasaran. Kemudian kita berikan BLT, langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending. Tunggu saja, dua minggu presiden memberikan waktu, dan dua minggu akan kita selesaikan. Saya akan kasih tahu ke kalau sudah selesai excercise. Sekarang kita lagi exercise,” ucap Bahlil.