Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung kuatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025. Hal tersebut dalam upaya tingkatkan kapasitas dan inklusi keuangan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, kapasitas TPAKD berfungsi dalam mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi pembangunan Lampung dan nasional.
Kemudian menurutnya, Pemprov Lampung masif lakukan edukasi keuangan serta meningkatkan akses layanan keuangan. Lalu mendorong inovasi teknologi finansial (fintech), dan menciptakan regulasi yang mendukung. Serta fokus pada UMKM dan kelompok “unbanked” melalui program seperti KUR dan UMi juga menjadi sangat krusial.
Untuk mencapai target tersebut, TPAKD Provinsi Lampung telah menjalankan berbagai program kerja. Mulai dari Program KEJAR (satu rekening satu pelajar); Optimalisasi penyaluran KUR; Program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah.
Selain itu juga sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Hingga Business Matching literasi keuangan untuk kelompok tani, nelayan beserta BUMDES dan BUMDESMA.
“Keberhasilan TPAKD harus tercermin dari program kerja yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Jihan.
“Transformasi ekonomi harus lebih cepat dan terarah. Tanpa arah jelas, upaya kita tidak akan mencapai sasaran,” lanjutnya.
Inklusi Keuangan
Kemudian Provinsi Lampung berkomitmen dan telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap. Mulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5% dan 97,2% pada tahun 2045. Itu tertuang kedalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.
Lalu sektor pertanian yang menyumbang 27% PDRB menjadi prioritas. Mengingat masih banyak petani yang belum terjangkau pembiayaan formal.
Oleh karenanya, Jihan mengajak industri perbankan dan lembaga jasa keuangan berkolaborasi dalam mendukung percepatan akses modal. Termasuk dalam pembiayaan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Kemudian sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal telah mengundang beberapa pimpinan perwakilan dari industri perbankan di Provinsi Lampung. Ini untuk membahas sinergi dalam percepatan akses modal, khususnya bagi sektor pertanian.
“Kita harus memastikan para petani, nelayan, pelaku UMKM serta kelompok-kelompok rentan pelosok desa di Provinsi Lampung. Mereka memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan,” ujar Wagub.
