Bandar Lampung (Lampost.co) — Penetapan upah minimum provinsi (UMP) memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Agenda tahunan itu perlu menyesuaikan dinamika harga komoditas dan kondisi perekonomian daerah.
Pengamat ekonomi Lampung, Asrian Hendi Caya, mengatakan UMP pada dasarnya berdasarkan kebutuhan hidup layak yang mencerminkan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
“Dulu UMP dasarnya adalah kebutuhan hidup layak. Namun, memang akan mengikuti perkembangan harga komoditas yang menjadi komponen hidup layak. Di sana ada komponen tabungan dan rekreasi,” ujar Asrian, Senin, 15 Desember 2025.
Ia menjelaskan, konsep tersebut agar upah minimum mampu merespons perubahan harga dengan tetap menjaga daya beli pekerja melalui mekanisme penyesuaian upah. Dalam perkembangannya, penetapan kenaikan UMP juga harus mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kedua indikator tersebut menjadi dasar untuk memastikan kenaikan upah tetap sejalan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. “Kenaikan UMP kemudian berubah berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Asrian menambahkan, terdapat perbedaan antara inflasi umum dan inflasi kebutuhan hidup layak. Inflasi umum mencakup sekitar 500 jenis barang, sedangkan inflasi kebutuhan hidup layak hanya mencakup kurang dari 100 jenis barang.
“Barang-barang yang masuk kebutuhan hidup layak itu lebih sensitif terhadap perubahan harga karena menyangkut kepentingan dasar keluarga,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, ia menilai terdapat kewajaran kenaikan upah minimum tidak bisa hanya dari satu indikator, melainkan perlu kondisi riil di lapangan.
“Agak sulit menilai kewajaran kenaikan upah minimum kecuali serikat buruh melakukan survei yang valid,” ujar dia.
Ia juga mengingatkan kenaikan UMP memiliki dampak lanjutan terhadap struktur pengupahan di perusahaan, baik terhadap pekerja dengan pengalaman nol tahun maupun pekerja yang memiliki masa kerja.
“Kenaikan upah minimum akan diikuti penyesuaian upah pekerja yang memiliki masa kerja. Itu yang sering disebut sebagai biaya sundulan,” kata dia.
