Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengusaha jasa konsultan yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Indonesia (Ikindo) Lampung mengajak Pemerintah Provinsi Lampung untuk berkolaborasi membangun infrastruktur Lampung lebih baik.
Namun, dalam pelaksanaannya perlu jaminan perlindungan, baik dari pembayaran tepat waktu maupun proteksi hukum.
Ketua Inkindo Lampung, Memed Humaedi, mengatakan Inkindo Indonesia memiliki 6.252 anggota dengan 179 di antaranya tersebar di 15 kabupaten / kota se Lampung.
“AD/RT mengamanatkan Inkindo sebagai wadah perhimpunan pengusaha jasa konsultan untuk koordinasi antar anggota, instansi, dan masyarakat,” kata Memed saat Forum Anggota (Fora) Inkindo Lampung, di Hotel Emersia, Selasa, 10 Agustus 2024.
Ia menambahkan, Lampung secara geografis menjadi pintu gerbang Sumatra dan letaknya strategis. Bahkan, berada di antara di dua kawasan penopang, seperti Sijori yaitu Singapura, Johor, dan Riau.
“Untuk itu, harus ada sinergi terutama kepada Pemda guna bahu membahu membangun Lampung. Kalau tidak bersatu maka tidak akan maju,” katanya.
Fora Inkindo Lampung tersebut juga untuk meningkatkan daya saing melalui pemahaman berbagai hal. “Kami berhadapan pada masalah perjanjian Sertifikat ISO yang sulit sehingga membuat perusahaan jasa konsultan terancam tutup,” ujarnya.
Apalagi, sirkulasi dana pembayaran yang bersumber dari APBD di Pemkot dan Pemkab tidak lancar. “Sehingga, perusahaan konsultan terancam tutup,” ujarnya.
Sekjen DPN Inkindo, Imam Hartawan, mengatakan forum anggota itu membahas posisi jasa konsultan yang sedang tidak baik-baik saja. “Ada invoice yang pembayarannya kurang lancar,” kata dia.
Untuk itu, perlu kerja sama dengan Pemda agar Inkindo mendapatkan perlindungan hukum dan hak usai mengerjakan proyek. “Ada proyek Rp10 juta penunjukan langsung, tetapi masuk penjara dan habis ratusan juta rupiah,” kat dia.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan Pemprov berusaha melakukan tata kelola pemerintahan. Termasuk ke 15 kabupaten/kota yang mengalami kesenjangan dan disparitas di sisi pembangunan.
“Kami sepakat untuk mengakomodir keluhan para pengusaha jasa konsultan. Sebab, Inkindo bagian dari pembangunan infrastruktur Lampung agar lebih baik,” katanya.
