Jakarta (Lampost.co) — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah mulai periode Triwulan II/2025 mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kemudian Amalia menyebut kebijakan itu mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu tertetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Hal itu tersampaikan dalam sesi jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
Lalu Amalia menjelaskan data-data yang tersebar pada kementerian/lembaga telah terintegrasikan kedalam DTSEN hingga 3 Februari 2025. Kemudian BPS terus memperbarui data, dan mengecek langsung bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk verifikasi.
“Maka, setelah kami lakukan berbagai validasi, dan juga kami lakukan verifikasi bersama BPKP. Maka ada 20,3 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Saat ini ada 16,5 juta yang sudah terverifikasi oleh BPKP,” kata Kepala BPS saat jumpa pers.
Kemudian dari 16,5 juta data yang telah terverifikasi. Sebanyak 14,3 juta KPM masuk desil 1 — kategori keluarga yang tingkat kesejahteraannya terendah nasional. Kementerian Sosial, sebagaimana tersampaikan Amalia, telah mulai menyalurkan bantuan sosial kepada 14,3 juta KPM itu per akhir 31 Mei 2025.
“Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini tentunya bansos yang nanti bergulirkan pada Triwulan II. Dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Kepala BPS Amalia.
Lima Insentif Ekonomi
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan lima insentif ekonomi pemerintah. Ini untuk periode Juni—Juli 2025 yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lima insentif itu mencakup diskon sektor transportasi, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah (BSU), penambahan bansos, diskon sebesar 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja.
Kemudian Sri Mulyani, dalam kesempatan yang sama. Lalu juga menyebut diskon tarif listrik belum dapat berlakukan oleh pemerintah.
“Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Lalu ia menyebut pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran diskon tarif listrik ke program bantuan subsidi upah. Ini karena dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.
