Bandar Lampung (Lampost.co) — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama dalam pengembangan perhutanan sosial di Indonesia. Salah satu poin pentingnya lewat perluasan akses permodalan bagi petani hutan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan ada delapan area kesepakatan kerja sama antara Kementerian Kehutanan dengan OJK. Dari seluruh poin tersebut, akses pembiayaan bagi petani hutan disebut sebagai aspek paling esensial.
“Namun, yang paling esensial adalah membuka akses permodalan bagi petani hutan yang mendapatkan hak kelola melalui skema perhutanan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, pihak perbankan bisa memberikan perhatian lebih besar kepada para petani hutan.
“Kami berharap perbankan memberikan perhatian khusus kepada petani hutan yang mendapatkan akses pengelolaan perhutanan sosial,” kata dia.
Pemerintah juga hingga kini memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 8,3 juta hektare di seluruh Indonesia. Program itu mampu menjadi solusi keberlanjutan lingkungan sekaligus peningkatan ekonomi rakyat.
Adapun akses pengelolaan perhutanan sosial di Lampung mencapai 209.395,99 hektare. Luasan itu kepada 94.866 kepala keluarga (KK) yang tergabung dalam 451 unit kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
Angka tersebut menunjukkan Lampung menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar dalam implementasi perhutanan sosial. Petani hutan tidak hanya mendapat legalitas kelola, tetapi juga peluang mengembangkan usaha produktif berbasis hasil hutan.
Dia menekankan, kerja sama dengan OJK bisa membuat perbankan menghadirkan berbagai skema pembiayaan. Langkah itu penting agar kelompok tani hutan bisa mengakses modal usaha dengan lebih mudah.
“Kami berharap kerjasama ini bisa mengubah kawasan hutan menjadi produktif, tetap lestari, dan terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Dia menegaskan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dukungan modal itu mampu mendorong petani hutan meningkatkan taraf hidupnya sekaligus menjaga kelestarian kawasan.
“Namun tidak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakatnya juga terungkit demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” kata dia.
