Bandar Lampung (Lampost.co)– Pj Gubernur Lampung, Samsudin imbau seluruh jajaran beserta stakeholder untuk bersama mengupayakan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Radisson Hotel, Kamis, 12 Desember 2024.
“Kita memperkuat sinergi dan koordinasi dalam melakukan upaya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama mendekati perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru),” kata Samsudin.
Baca juga: Jelang Nataru Harga Cabai Merah Tembus Rp35 Ribu
Menurutnya, pada tahun 2024 ini, tingkat inflasi Provinsi Lampung bulan November 2024 sebesar 1,5% (year-on-year), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional 1,55%.
“Secara kumulatif (year-to-date) tercatat sebesar 1,10% lebih rendah dibandingkan Nasional 1,12%. Atas capaian ini, tingkat inflasi Lampung relatif baik dan menuju target akhir tahun yang telah ditetapkan,” jelas dia.
Menyikapi kondisi inflasi, tambahnya, ia mengingatkan, sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh komponen yang ada di Provinsi Lampung harus tetap waspada dan terus bersinergi.
“Koordinasi, dan kolaborasi, karena itu adalah kunci menghadapi dinamika yang terjadi. Kita harus lakukan berbagai langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi,” katanya.
Strategi 4K
Pj Gubernur Lampung juga mengimbau untuk tetap menerapkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Beberapa hal yang harus menjadi perhatian terkait kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru yaitu ketersediaan bahan pokok. Selain itu kewaspadaan cuaca, kesiapan sarana transportasi dan infrastruktur jalan. Serta aspek keamanan dari berbagai potensi ancaman,” katanya.
Dia juga meminta TPID baik Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama perangkat daerah dan instansi terkait terus melakukan upaya-upaya taktis.
“Misalnya mengintensifkan upaya melalui operasi pasar murah. Kemudian Gerakan Pangan Murah, maupun Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan dengan melibatkan berbagai stakeholder,” katanya.
Selanjutnya, mengintensifkan pemantauan harga bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum dalam mitigasi ketidakwajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi, dan penimbunan, termasuk pada BBM dan LPG.
“Memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan utamanya beras. Lalu aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun pangan lainnya. Baik yang pemerintah kuasai, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional, dan pasar ritel modern serta di tingkat produsen,” jelasnya.
Menurutnya Dinas terkait juga dia harapkan memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan. Hal itu dengan memastikan ketersediaan armada yang cukup, termasuk rute dan frekuensi perjalanannya.
“Serta memprioritaskan angkutan yang memuat bahan pangan. Itu untuk memperlancar distribusi dan menekan kenaikan harga bekerja sama dengan Polda Lampung,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta, instansi terkait harus memastikan ketersediaan armada. Untuk angkutan darat, laut dan udara beserta keselamatannya. Hal itu guna mengantisipasi kenaikan permintaan.
“Untuk mendukung kelancaran distribusi, pastikan infrastruktur jalan siap masyarakat gunakan. Sehingga dapat beroperasi dengan baik. Siapkan alat berat untuk antisipasi jalur yang rawan bencana alam. Hal itu sebagai langkah penanganan pada saat terjadi dan pasca-terjadinya bencana alam,” kata dia.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
