Bandar Lampung (Lampost.co) – Sinergi dan kolaborasi berbagai pihak memperkuat peran koperasi desa untuk menghidupkan geliat perekonomian. Hal tersebut tertuang dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adhyaksa dan Penyerahan Bantuan CSR Sarana dan Prasarana Koperasi.
Kegiatan yang tergelar pada Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu 12 November 2025 tersebut menjadi wujud nyata sinergisitas. Sinergi tersebut antara pemerintah daerah bersama Kejaksaan serta Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung kebijakan nasional melalui program Jaga Desa.
Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Joko Juliantono secara resmi membuka kegiatan pelatihan bagi pengelola Koperasi Merah Putih. Ia menegaskan, penguatan koperasi merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden untuk mengembalikan semangat ekonomi Pancasila.
“Presiden ingin negara kembali hadir dalam sistem ekonomi nasional. Koperasi adalah jalan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, bukan sekadar menjadi pelengkap dari pasar bebas,” kata Ferry.
Kemudian ia menyebutkan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih memiliki tiga fungsi utama. Pertama, menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, menjadi offtaker hasil pertanian desa. Ketiga, menjadi instrumen pelaksana program pemerintah pusat seperti bantuan sosial.
Selanjutnya ia mengatakan, Kementerian Koperasi menargetkan pada Maret 2026 akan berdiri 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Koperasi ini lengkap dengan gudang, gerai sembako, apotek, dan sarana logistik. Ferry menyebut Lampung sebagai salah satu provinsi yang paling cepat menyiapkan koperasi tersebut.
“Lampung adalah provinsi tercepat yang menyelesaikan pembentukan badan hukum koperasi tahap pertama. Ini menunjukkan kesiapan dan semangat kolaboratif yang tinggi,” ujarnya.
Kemudian Ferry juga menekankan bahwa koperasi akan menjadi pusat perputaran ekonomi baru wilayah desa. “Presiden ingin masyarakat desa menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Dana dan permodalan harus mengalir ke desa, bukan lagi hanya ke kota besar,” tegasnya.
Pengawalan Kejaksaan
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof. Reda Manthovani menyoroti pentingnya peran Kejaksaan dalam mengawal program koperasi desa melalui aplikasi Jaga Desa. Program ini terancang untuk memastikan pembangunan fisik dan pengelolaan koperasi berjalan transparan dan bebas penyimpangan.
“Peran kami adalah mendampingi dan mengawal agar aset koperasi menjadi milik desa. Dan tercatat dengan baik dalam sistem Jaga Desa. Ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran,” ujar Reda.
Kemudian ia mengungkapkan, angka kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa meningkat signifikan. Dari 187 kasus pada 2023 menjadi 459 kasus hingga September 2025. Karena itu, pengawasan sistematis melalui Jaga Desa hal krusial.
“Kami tidak ingin mengkriminalisasi kepala desa, tapi mengedepankan solusi dan pemulihan. Pendampingan hukum terlaksanakan agar pengelolaan dana desa lebih tertib dan koperasi berjalan baik,” tegas Reda.
Penyerahan dan Kesepakatan
Selain penguatan kapasitas SDM koperasi, kegiatan ini juga terisi dengan penyerahan bantuan CSR dari Kejati Lampung dan PT. Bukit Asam Tbk. Bantuan ini tersampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk mendukung sarana dan prasarana koperasi desa.
Kemudian pada kegiatan ini juga terlaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian itu antara Badan Bank Tanah dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam mendukung program prioritas nasional.
Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan lahan aset desa dan lahan bangunan fisik gerai, pergudangan juga kelengkapan Koperasi Desa. Kepada empat desa, yakni Desa Tanjung Inten seluas 1.000 m², Desa Braja Sakti seluas 1.050 m², Desa Sukaraja seluas 1.319 m², dan Desa Gunung Tapa seluas 4.251 m².
Lalu penyerahan Papan Tanda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Mitra Adyaksa dan Bantuan Sarana Prasarana. Penyerahan itu kepada Perwakilan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebanyak 32 lokasi se-Provinsi Lampung.
Kemudian pada kesempatan tersebut juga terlaksanakan Penyerahan Sertifikat Penghargaan Menteri Koperasi RI. Penyerahan kepada Wakil Gubernur Lampung atas Pencapaian Tercepat Secara Nasional Pelaksanaan Musdesus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selanjutnya, dengan kolaborasi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap Koperasi Merah Putih Mitra Adhyaksa dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa. Terlebih ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.
