Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengelolaan katalog elektronik (E-Katalog) Lampung sepanjang 2023 memiliki transaksi hingga Rp408,580 miliar. Nilai itu berasal dari 38 perangkat organisasi daerah (OPD) dan 27 instansi vertikal.
Asisten Administrasi Umum Lampung, Senen Mustakim, menjelaskan E-katalog lokal terisi 42 etalase dengan 20.124 produk dan 915 penyedia.
“Dari sistem itu menumbuhkan kinerja perekonomian Lampung hingga 4,55 persen,” ujar Senen, saat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin, 19 Februari 2024.
Pencapaian di bidang pengadaan barang/jasa agar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi pusat keunggulan PBJ dengan tingkat kematangan level 4 (proaktif).
Hal itu saat ini masih dalam proses verifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Untuk itu, kapasitas personel di seluruh OPD perlu terus ditingkatkan dalam pengelolaan barang dan jasa, baik pada tataran kebijakan, administratif, maupun hal lain yang bersifat teknis.
BACA JUGA: Cabai Merah di Lampung Utara Tembus Rp100 Ribu per Kg
“Sehingga mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Lampung makin memenuhi prinsip good governance,” ujarnya.
Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Lampung tergolong dalam predikat B (Baik) berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB pada tahun 2023. Predikat itu terdapat peningkatan.
“Predikat ini tidak bisa menjadikan kita berpuasdiri. Tapi, justru makin meningkatkan kinerja setiap ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang makin baik,” kata dia. (Silvia Agustina)
