Jakarta (Lampost.co) — Kebijakan work from home (WFH) kembali menuai kritik. Sejumlah ekonom menilai langkah itu belum mampu menekan konsumsi energi nasional secara signifikan.
Alih-alih menghemat bahan bakar, kebijakan itu justru memindahkan beban energi ke rumah tangga. Konsumsi listrik dan internet meningkat saat pekerja beraktivitas dari rumah.
Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kebijakan itu tidak efektif. Ia menyoroti dampaknya yang minim terhadap penghematan BBM. “Untuk ASN, jumlahnya kecil sehingga penghematan BBM tidak signifikan,” ujarnya.
Konsumsi Listrik dan Internet Naik
WFH membuat aktivitas kerja bergeser ke rumah. Hal itu memicu peningkatan penggunaan listrik dan jaringan internet.
Pengeluaran rumah tangga pun ikut naik. Kondisi itu berpotensi menekan daya beli masyarakat jika berlangsung lama.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, mengakui efek ini. “WFH memang mengurangi transportasi, tetapi meningkatkan konsumsi energi rumah tangga,” jelasnya.
Risiko Produktivitas Menurun
Selain soal energi, produktivitas juga menjadi perhatian. Tidak semua sektor cocok menerapkan sistem kerja jarak jauh.
Penurunan produktivitas bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, kebijakan itu perlu evaluasi menyeluruh.
Transportasi Umum Jadi Solusi Lebih Efektif
Nailul Huda mendorong pemerintah memperkuat transportasi umum. Ia menilai langkah itu lebih efektif dibanding WFH.
Transportasi umum mampu menekan konsumsi BBM sekaligus memperbaiki tata kota. Selain itu, dampaknya juga positif bagi lingkungan. “Transportasi umum bukan hanya soal energi, tetapi juga soal tata kota,” tegasnya.
Perlu Kebijakan Berbasis Kebutuhan
Pemerintah perlu merancang transportasi berbasis permintaan. Hal itu mencakup rute yang tepat, halte yang layak, dan akses pejalan kaki.
Saat ini, banyak pekerja sudah menggunakan layanan seperti KRL dan bus kota. Namun, penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi di kalangan pejabat. “Pejabat seharusnya memberi contoh dengan menggunakan transportasi umum,” tambahnya.
Dampak WFH Berbeda di Setiap Wilayah
Pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi, menilai dampak WFH lebih terasa di kota besar. Pekerja dengan jarak tempuh jauh akan merasakan penghematan lebih besar. Namun, kondisi itu tidak berlaku di kota kecil. Di daerah dengan jarak kerja dekat, penghematan energi tidak terlalu signifikan.
Sektor manufaktur dan logistik sulit menerapkan WFH. Aktivitas mereka membutuhkan kehadiran fisik di lapangan.
Sebaliknya, sektor jasa dan keuangan lebih fleksibel. Namun, tetap membutuhkan biaya tambahan untuk operasional dari rumah.
Dunia Usaha Minta Fleksibilitas Kebijakan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kebijakan WFH bersifat fleksibel. Setiap perusahaan harus menyesuaikan dengan kebutuhan operasional.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menegaskan pentingnya pendekatan selektif. Sektor back office masih bisa menerapkan WFH. Namun, sektor riil membutuhkan kehadiran langsung.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok. Kebijakan yang tidak tepat bisa mengganggu stabilitas bisnis. Pemerintah tetap menjalankan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu. Kebijakan itu berlaku untuk ASN dan menjadi imbauan bagi swasta.
Penerapan teknis diserahkan kepada masing-masing instansi dan perusahaan. Pemerintah memastikan hak pekerja tetap terlindungi. Kebijakan itu akan dievaluasi setelah dua bulan berjalan. Evaluasi akan menentukan efektivitasnya terhadap penghematan energi.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi ASN yang menyalahgunakan WFH. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan hal ini. “Sanksinya bisa berupa teguran hingga pemberhentian,” katanya.
ASN wajib melakukan absensi dan mengisi laporan kerja harian. Sistem itu bertujuan menjaga disiplin dan produktivitas.
