Ratusan Massa Tolak RUU HIP

RATUSAN masa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), mahasiswa, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Tapak Suci, dan lainnya menggelar aksi tolak RUU HIP di depan Gedung DPRD Lampung, Jumat (26/6). Aksi yang berlangsung secara damai dan tertib itu digelar untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Massa menilai RUU tersebut akan mengganggu ideologi Pancasila. Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar bendera komunisme PKI yang berlogo palu arit. Mereka membawa tujuh tuntutan untuk disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung. Adapun tuntutan tersebut salah satunya menolak RUU HIP untuk dibahas dan dirapatkan dalam sidang DPR. Mereka juga meminta dukungan penuh maklumat MUI tentang penolakan RUU tersebut. "Tuntutan aksi kami sama seperti nasional. Secara tegas kita menolak RUU HIP, kami ingin selamatkan NKRI dan menolak komunisme. Kami juga mendorong kepada MPR dan DPR agar menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Jokowi. Apabila memberi peluang atau akan mengubah Pancasila," kata Koordinator Aksi, Ramadhiyan Eka Putra dalam orasinya. Tuntutan lainnya, mereka juga menekankan kepada pemerintah melalui DPR untuk mewaspadai masuknya komunis gaya baru, melalui program investasi lahan, pulau, proyek, dan reklamasi kepada komunis. Kemudian mereka juga menolak TKA dari Tiongkok untuk masuk ke NKRI, khususnya di Provinsi Lampung. "Kami juga mendesak kepada MPR untuk memasukkan Tap MPRS tentang Pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan seluruh kegiatannya. Setop kriminalisasi ulama kemudian tangkap dan adili mereka agar tidak ada pagi penista agama," ujar dia. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu mengatakan jajarannya mendengarkan, menampung, dan meneruskan aspirasi peserta aksi. DPRD Provinsi Lampung secara terbuka menerima aspirasi tersebut dan mengajak duduk bersama perwakilan dari ormas dan elemen peserta aksi tersebut. "Ke depan akan dibahas di dalam rapat pimpinan. Kemudian kami sampaikan kepada DPR bahwa Forum Suara Masyarakat Lampung menyampaikan aksi untuk menuntut dan memperjuangkan beberapa poin yang disampaikan," kata Sekretaris DPW PKS Provinsi Lampung itu. (TRI/CK2/K2)

Ambang Batas Parlemen 7% Tidak Proporsional

Pemda Harus Penuhi Syarat Sebelum Longgarkan PSBB

Firman Luqmanulhakim

Pemda Harus Penuhi Syarat Sebelum Longgarkan PSBB

Pelaku Pencabulan Dihukum 9 Tahun

Pelayanan Uji Kir Ikuti Protokol Kesehatan

Enam PJU Polda Naik Pangkat Jadi Kombes

Pemilik 400 Gram Sabu-Sabu Divonis 11 Tahun

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 17 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 16 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 15 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi