Realisasi Dana Pilkada 59 Persen

SALDA ANDALA MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun tangan langsung ke daerah-daerah untuk memastikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 cepat dicairkan sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Pemerintah daerah, diminta mentransfer 100% anggaran tersebut sebelum 15 Juli 2020. Tujuannya agar penyelenggara bisa melaksanakan tahapan pilkada yang tersisa dengan lancar. Berdasar data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melalui hasil koordinasi bersama KPU RI & Bawaslu RI, serta laporan pemda, per 9 Juli 2020, pukul 23.59, total anggaran sementara pendanaan & pencairan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp15.042.158.510.972 dan Realisasi sebesar Rp9.007.069.430.923 atau 59,88%, sedangkan Sisa Pencairan sebesar Rp6.035.089.080.049 atau 40,12%. “Anggaran ini segera dicairkan agar KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan sebagai komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi pilkada ini gerakannya maksimal. Oleh karena itu, anggaran biaya ini harus segera dipenuhi,” ujar Mendagri melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (10/7). Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, ujarnya, daerah yang telah menyalurkan/transfer 100% atau di bawah 100% ke penyelenggara dan pengamanan, sebanyak 98 daerah yang telah transfer 100% ke KPUD yakni tiga Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat; dan 95 kabupaten/kota. Sementara sebanyak 172 daerah yang belum transfer 100% ke KPUD yakni 6 provinsi dan 166 kabupaten/kota. Lalu, sebanyak 102 daerah yang telah transfer 100% ke Bawaslu yakni 4 provinsi: Sumbar, Jambi, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah; dan 98 kabupaten/kota. Sementara sebanyak 168 daerah yang belum transfer 100% ke Bawaslu yakni lima provinsi dan 163 kabupaten/kota. Selain itu, sebanyak 29 daerah yang telah transfer 100% ke aparat keamanan yakni 2 Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah dan 27 kabupaten/kota. Sementara sebanyak 241 daerah yang belum transfer 100% ke Bawaslu yakni 7 provinsi dan 234 kabupaten/kota. Tito juga kembali mengingatkan anggaran tersebut akan digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu daerah, dan pengamanan. Menurut Mendagri, masih ada beberapa daerah yang belum secara penuh mencairkan anggaran. 100 Persen Tito menekankan anggaran pilkada harus sudah dicairkan paling lambat Senin (13/7). Anggaran pilkada yang telah tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) harus dicairkan 100%. Di Lampung sejumlah kabupaten dan kota di Lampung yang menggelar Pilkada 2020 mempercepat transfer anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Selatan, Bandar Lampung, adalah sejumlah daerah yang sudah mempercepat transfer anggaran pilkada. (MI/D1) salda@lampungpost.co.id

Realisasi Dana Pilkada 59 Persen

Pemerintah daerah diminta mentransfer 100% anggaran tersebut sebelum 15 Juli 2020.

Budi Daya Kacang Tanah nan Menjanjikan

Perbaikan Jalan Berkualitas Umur Jalan Lebih Lama

Wandi Barboy

Perbaikan Jalan Berkualitas Umur Jalan Lebih Lama

Koperasi Bukan Lagi Jadi Sokoguru Ekonomi

Anthony Juara Turnamen PBSI

Setien Diminta Rancang Taktik Baru

Alexander-Arnold Siap Bantu Salah

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 29 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 31 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi