INDONESIA berpotensi besar masuk ke dalam jurang resesi di akhir periode triwulan III-2020 ini. Sebab, pertumbuhan ekonomi Tanah Air diperkirakan akan kembali terkontraksi setelah sebelumnya pada triwulan II anjlok hingga -5,32% di bawah produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung sebesar -3,57%.
Secara khusus, krisis ekonomi tersebut dapat mengakibatkan pada penurunan secara simultan di seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Untuk itu, dampak-dampak tersebut sebaiknya bisa diantisipasi sejak dini.
Dalam menghadapi efek resesi tersebut, Lampung dipercaya memiliki sektor yang dapat diandalkan, yaitu dari produk-produk yang berasal pertanian. Sebab, kayanya produktivitas hasil bumi bisa menahan laju resesi. Kendati sektor tersebut turut terdampak, pertanian menjadi sektor lapangan usaha yang tetap menjadi penopang pertumbuhan tertinggi sebesar 9,38%.
Dengan demikian, sektor tersebut bisa mempertahankan kinerja. Hal itu seiring dengan berbagai komoditas yang masuk masa panen, seperti padi, kopi, dan lada. Namun, berlimpanya produksi pertanian, petani menghadapi persoalan rendahnya harga dan minat jual. Untuk menghadapi itu, peran serta pemerintah diharapkan bisa segera mengatasinya agar harga pertanian tetap menyejahterakan petani.
Di samping itu, keberadaan UMKM bisa menjadi salah satu pahlawan dalam perkenomonian negara saat ini. Sekitar 99% usaha di Indonesia merupakan koperasi dan UMKM yang menyumbang 60% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja, dan 14,7% terhadap ekspor nasional.
Di Lampung sendiri, terdapat 770 ribu usaha atau 99,17% dari total usaha nonpertanian di Lampung. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,67 juta orang atau sekitar 87,81% dari total tenaga kerja. Besarnya jumlah usaha kerakyatan itu akan berkontribusi dalam menahan tekanan resesi.
Namun, untuk mempertahankan keberadaan UMKM, perlu adanya dukungan setiap masyarakat untuk membiasakan mengkonsumsi barang buatan lokal. Masyarakat harus bangga dan jangan enggan membeli produk dalam negeri.
Sementara itu, di tengah kesulitan ekonomi ini, pemerintah perlu membuka peluang perdagangan luar negeri baru baik komoditas maupun tujuan negara ekspor, mempercepat serapan anggaran pemerintah di semua tingkatan dan mendorong daya beli masyarakat dengan mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai.
