UMAR ROBANI
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menunggu hasil uji efikasi vaksin covid-19. Uji itu untuk mengetahui efektivitas vaksin dalam membangun antibodi manusia.
“Sekarang kami berproses untuk observasi. Nanti, tentunya, hasil dari observasi ini akan melihat aspek keamanannya dan terutama efektivitasnya,” kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Desember 2020.
Tim peneliti dari Universitas Padjajaran tengah melakukan uji efikasi. Penelitian ini membutuhkan waktu paling sedikit satu bulan.
“Periodenya 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah, hasil evaluasi tersebut yang jadi dasar kami menentukan apa yang menjadi Emergency Use Authorization (EUA),” ujarnya.
Untuk mengeluarkan EUA, uji efikasi minimal 50%. Dalam menentukan keamanan dan efektivitas vaksin, BPOM mengikuti standar dan regulasi yang sudah menjadi komitmen internasional. “Tentunya referensinya adalah World Health Organisation (WHO) dan regulator negara lain seperti Food and Drug Administration (FDA) yang proses evaluasinya berkualitas sama baiknya seperti di Indonesia,” kata Penny.
Terkait mutu, Penny meyakinkan vaksin covid-19 memenuhi standar tersebut. BPOM sudah melakukan inspeksi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk audit halal dan Bio Farma untuk aspek keamanan. “Kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik. Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada efek samping yang kritikal,” ujar dia.
Lampung
Terpisah, musim liburan di masa pandemi membuat banyak syarat bagi warga yang ingin menjalankan liburannya. Mulai dari menjalankan protokol kesehatan, hingga melakukan tes antigen bagi warga yang ingin berlibur termasuk ke Lampung.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan masyarakat yang hendak ke luar kota pada periode libur Natal dan Tahun Baru wajib melakukan tes antigen. Kemudian mereka membuktikan diri dengan surat keterangan sehat.
“Pemerintah sedang menyusun kebijakan perjalanan yang meliputi syarat testing. Kami memahami peraturan ini terkesan menyulitkan tetapi masyarkat harus menyadari bahwa kebijakan untuk melindungi masyarakat,” ujar Wiku dalam konferensi pers, Kamis, 17 Desember 2020.
Wiku meminta masyarakat yang hendak bepergian pada periode libur akhir tahun kooperatif mengikuti kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah juga harus menyesuaikan kebijakan melindungi daerah masing-masing.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi secara tegas mengatakan acara perayaan malam Tahun Baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan secara jelas tidak boleh. Hal tersebut tertuang dalam SE Gubernur Lampung Nomor: 045.2/3921/V.06/2020 tentang Imbauan Perayaan Ibadah Natal dan Acara Pergantian Tahun Baru 2020-2021. “Dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 perlu ada upaya menghindari kerumunan massa,” tulis Arinal dalam surat edaran itu.
Edaran
Sejumlah bupati/wali kota se-Lampung sebelumnya juga sudah mengeluarkan edaran serupa. Pemkab Lampung Utara dan Lampung Selatan, juga Pemkot Bandar Lampung mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelarangan pesta pergantian tahun. Di Lampung Utara, Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sekaligus Bupati setempat Budi Utomo telah mengeluarkan SE untuk tidak melaksanakan kegiatan mengumpulkan orang. “Sehingga tidak boleh untuk kumpul-kumpul atau kongko-kongko merayakan Natal maupun Tahun Baru,” kata Bupati, beberapa waktu lalu.
Pemkot bandar Lampung justru lebih dahulu mengeluarkan larangan perayaan itu. Wali Kota Bandar Lampung mengeluarkan SE larangan perayaan atau pesta pergantian Tahun Baru pada 11 Desember lalu.
“Kepada masyarakat, baik pengusaha tempat hiburan, tempat wisata maupun masyarakat untuk sementara ada larangan menggelar acara,” kata Kepala Diskominfo Bandar Lampung Ahmad Nurizki Erwandi, Minggu beberapa hari lalu.
Jakarta
Untuk Jakarta, pemerintah bakal mengadakan rapid test anti gen secara acak pada pengendara pribadi yang melakukan perjalanan keluar masuk Jakarta pada masa libur Natal dan tahun baru.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau akrab dengan panggilan Ariza menyatakan untuk kebijakan tersebut perlu berkoordinasi kembali dengan Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan teknisnya. “Terkait perjalanan darat, dari luar kota, ke Bandung, dan sebagainya, itu nanti kami sedang koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, kemungkinan akan ada rapid anti gen secara random,” ujarnya.
Ariza menyebut titik-titik pelaksanaan rapid test anti gen itu akan berada pada titik-titik perbatasan yang menjadi pintu keluar masuk Jakarta seperti Cikampek, Jagorawi, dan Bogor.
“Tidak semuanya yang datang masuk melalui darat, melalui Bogor, Jagorawi, Cikampek menjalani pemeriksaan satu-satu untuk tes. Itu kan banyak orang yang memang bolak-balik hari-hari bekerja di Jakarta. Maka, perlu waspada. Nanti secara random, ini sedang diatur teknisnya. Secara random nanti akan dilakukan tes rapid anti gen,” kata Ariza.
Perlu ada mekanisme yang lebih teknis agar pelaksanaan rapid test anti gen yang dilaksanakan secara random ini tidak mengganggu arus lalu lintas. Hal ini akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sementara itu, Ariza menegaskan setiap calon penumpang pesawat, kereta api jarak jauh, hingga angkutan perairan yang hendak keluar masuk Jakarta harus menaati kebijakan pemerintah pusat terkait hasil rapid test anti gen yang menjadi persyaratan wajib melakukan perjalanan tersebut. “Terkait rapid anti gen, jadi sudah diputuskan itu menjadi kebijakan pusat, nasional. Perjalanan udara harus menyertakan hasil rapid antigen atau PCR,” ujarnya. (MI)
umar@lampungpost.co.id
