Istri Edhy Prabowo Dicekal Ke Luar Negeri

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk mencegah anggota DPR Iis Rosyita ke luar negeri. Istri Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) nonaktif Edhy Prabowo itu tak boleh ke luar negeri selama setengah tahun. "Selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (18/12). KPK juga melakukan pencegahan terhadap pihak swasta, di antaranya Neti Herawati dan Dipo Tjahjo P. Kemudian Direktur PT Perishable Logistic Indonesia (PLI) Deden Deni P. "Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk diagendakan pemeriksaan para saksi tersebut tidak sedang berada di luar negeri," kata Ali. Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo. Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii. Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Medcom/O1)

Rilis Singgel Agresi, Cokelat Gaet Aiu Ratna

MPL Harap Waktu Bermain Esports Lebih Produktif

Dian Wahyu Kusuma

MPL Harap Waktu Bermain Esports Lebih Produktif

Penambahan Kasus Covid-19 di Sumsel Banyak dari Palembang

Pemkot Pangkalpinang Raih Penghargaan IGA 2020 Kemendagri

Disdukcapil Mukomuko Buka Kembali Senin

Gedung SD di Jambi Terbakar

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital lampung Post, Edisi Selasa, 19 Mei 2026

Opini

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 20 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 21 Mei 2026

Kanker Payudara dan Ketimpangan Layanan Kesehatan

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi