Nasib Guru Honorer

Khairil Azhar Divisi Pelatihan Yayasan Sukma, Alumnus Program Pendidikan Guru di Tampere University, Finlandia WEBINAR pendidikan yang difasilitasi Denpasar 12 bertajuk Polemik Guru Honorer dan Tata Kelola Pendidikan Nasional pada Rabu, 20 Januari 2020, seperti sebuah proses awal dari bedah ulang pendidikan nasional. Bedah-ulang itu diperlukan karena terjadi status quo. Salah satu penyakit yang menggerogoti pendidikan nasional ialah soal keguruan dan salah satunya tentang guru honorer. Meskipun dibayar rendah keberadaan mereka menjadi tulang punggung proses pendidikan. Di sisi lain, keberadaan para guru honorer dalam jumlah yang besar menjadi bukti kegagalan pengelolaan pendidikan nasional. Kondisi ini menunjukkan negara gagal hadir memfasilitasi pendidikan. Negara baru mampu hadir secara simbolis dan seremonial. Secara garis besar, politik pengelolaan pendidikan berujung pada tiga opsi, yakni pengelolaan oleh pemerintah, swastanisasi, atau keduanya sekaligus. Sesuai Pasal 31 UUD 1945, Indonesia semestinya menjalankan opsi pertama. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas pendidikan. Namun, dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, justru opsi ketiga yang dipilih sehingga ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Kita bisa saja berdalih penyelenggaraan pendidikan swasta terkait dengan hak sosial berdasar agama, kultural, atau kebutuhan tertentu. Secara konseptual tidak ada salahnya. Bahkan, dalam sistem politik yang berbasis kapitalisme-liberalisme, swastanisasi pendidikan adalah hal lumrah. Namun, pilihan dualistis ini, dengan pemerintah secara penuh membiayai sekolah negeri dan membebaskan sekolah swasta mendanai diri sendiri, ternyata indikasi dari sikap akomodasionis. Terutama, sebagai pilihan politik yang aman. Penegerian ataupun swastanisasi sekolah dipandang berisiko menimbulkan gejolak sosial. Sebagai dalih politik, faktor ketidakterbiayaan oleh negara dikedepankan. Partisipasi negara di lembaga pendidikan swasta menjadi sebatas regulatif-administratif melalui BOS. Hukum Rimba Pilihan akomodasionis ini selanjutnya melahirkan hukum rimba pendidikan. Pada titik ekstrem kita sebut bisa sampai pada homo homini lupus, manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Pilihan akomodasionis ini juga melahirkan situasi lawless. Meskipun ada berbagai regulasi, yang kuat bisa mengeksploitasi yang lemah. Sekolah negeri yang sudah dibiayai negara bisa saja memungut berbagai jenis biaya tambahan. Sekolah swasta tertentu bisa saja sebagai mesin pencetak uang bagi pengelolanya. Tentu saja kita tidak menampik bahwa hukum rimba ini adalah satu ujung saja dari suatu kontinum, bahwa di ujung lainnya juga terdapat pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Terdapat sekolah-sekolah swasta yang memperlakukan guru secara wajar, memfasilitasi murid sebaik mungkin, dan meringankan beban orang tua. Secara historis, pilihan akomodasionis yang melahirkan hukum rimba pendidikan adalah warisan zaman kolonial. Pendidikan bertujuan struktural-fungsional, yaitu melanggengkan sistem sosial. Pendidikan adalah hak para bangsawan atau mereka yang memiliki aset dan akses. Kelahiran pendidikan nonpemerintah kolonial adalah wujud perlawanan atau gerakan sosial. Namun, semangat pendidikan sebagai praktik pembebasan ini bisa dikatakan tidak berlanjut setelah kolonisasi selesai. Gelombang Amerikanisasi pendidikan membuat tujuan dan praktik pendidikan beralih menjadi mekanisasi peserta didik supaya mampu bekerja di pabrik, perusahaan, kantor pemerintah, dan seterusnya. Lembaga-lembaga pendidikan berubah menjadi perusahaan penerbit ijazah. Mereka menjadi rentan terkooptasi arus besar yang menjadikan tujuan ekonomi sebagai panglima. Gerakan Sosial Meskipun isu kualifikasi akademis, pedagogis, sosial, dan kepribadian guru honorer harus dituntaskan, aspek insentif ekonomi merupakan isu pokok saat ini. Sebab, keempat isu kompetensi yang harus dimiliki guru sesuai UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen itu juga menjadi perkara yang melilit guru PNS. Pertama, perbaikan nasib guru honorer, secara normatif, legal-formal atau konstitusional tentu saja menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, para politikus, pejabat pendidikan, dan birokrat pendidikan adalah perpanjangan tangan negara yang semestinya akan "berdosa besar" jika mengabaikan tanggung jawab itu, dan bersikap permisif atau tanpa empati. Laku tidak peduli, pada dasarnya tak berbeda dari laku korupsi karena mengambil sesuatu yang bukan hak, kecuali jika menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kedua, ketika menyaksikan nasib guru honorer yang menjadi bukti pembiaran oleh negara telah melahirkan hukum rimba pendidikan. Masyarakat sipil peduli pendidikan tak bisa tinggal diam. Para pendekar pendidikan wajib melakukan sistematisasi gerakan sosial untuk memaksa negara mengubah praktik pendidikan. Gerakan sosial untuk menggalang peran masyarakat juga wajib dilakukan. Ini bisa dilakukan dengan membangun lembaga pendidikan yang manusiawi agar para pendidik mendapat insentif ekonomi yang layak.

Nasib Guru Honorer

Salah satu penyakit yang menggerogoti pendidikan nasional ialah soal keguruan dan salah satunya tentang guru honorer.

Menjinakkan Jalur Maut Tol

Audit Perumahan Elite di Zona Resapan Air

ricky marly

Audit Perumahan Elite di Zona Resapan Air

Kekurangan Zat Besi Ancam Kemampuan Belajar Anak Indonesia

Tol Kayuagung-Palembang Tulang Punggung JTTS

Insentif Tenaga Kesehatan di Bengkulu 7 Bulan Belum Dibayar

Pemerintah Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Palembang

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 28 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 30 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 01 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 29 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 04 Mei 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi