PEMERINTAH Provinsi Jambi tahun ini menargetkan investasi masuk Rp6 triliun dengan fokus pada sektor hilirisasi produk unggulan dan pariwisata. Sektor tersebut dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja. Untuk menarik minat investor, berbagai strategi terus dilakukan Pemprov Jambi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi Imron Rosyadi mengatakan dari target investasi Rp6 triliun, terdiri atas Rp4,4 triliun melalui penanaman modal dalam negeri (PMDM) dan Rp1,6 triliun melalui penanaman modal asing (PMA).
“Kami memfokuskan investasi pada hilirisasi produk unggulan. Yang kedua yang ingin kami fokuskan lagi di 2021 adalah industri pariwisata karena ini modalnya sedikit, keterlibatan masyarakat cukup besar. Nah ini yang perlu kami dorong,” kata Imron.
Dia menjelaskan investasi pada sektor hilirisasi produk unggulan, yakni mendorong terbangunnya pabrik-pabrik ataupun industri-industri, karena nilai tambahnya akan cukup besar dan penyerapan tenaga kerja juga makin besar. Begitu juga dengan sektor pariwisata.
Pemprov Jambi juga mendorong berkembangnya UMKM karena sesuai amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, perusahaan besar itu harus bermitra dengan UMKM dan koperasi. Hal itulah yang membuat pihaknya optimistis target investasi tahun 2021 bisa tercapai.
Dia berharap target investasi tersebut bisa tercapai dengan kondisi-kondisi yang berkembang, terutama dengan adanya vaksin covid-19 dan sudah memasyarakatnya new normal dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sangat mendorong minat para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.
Imron mengatakan strategi untuk mencapai target tersebut salah satunya, yakni menjaga iklim investasi di Provinsi Jambi melalui kemudahan-kemudahan perizinan perusahaan ataupun investor. “Apalagi di 2021 ini semuanya pelayanan sudah online, sudah OSS. Jadi semua pelaku usaha baik itu UMKM, pelaku-pelaku usaha lainnya, ini tidak perlu lagi datang ke kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan, mereka bisa melakukan proses perizinan dari kantor-kantor mereka atau dari rumah,” ujar dia.
“Kami siap melakukan pendampingan ketika pelaku-pelaku usaha ini termasuk UMKM belum bisa melakukan konektivitas dengan OSS. Kami siap membantu pelaku usaha ketika mengalami kendala menggunakan atau memanfaatkan fasilitas OSS tersebut,” kata dia. (ANT/D3)
