Menanti Pemimpin Prolingkungan

KERUSAKAN lingkungan kerap luput dari perhatian publik. Persoalan lingkungan baru dipandang serius manakala bencana alam menerjang dan menelan korban. Sorotan pun lekas diarahkan kepada mereka yang bertanggung jawab merusak lingkungan dan memicu bencana. Seperti halnya longsor dan amblesnya dua unit rumah mewah di Bandar Lampung beberapa pekan lalu. Sorotan tajam langsung tertuju kepada pengembang juga pemerintah daerah yang mengabaikan alam. Pemerintah Provinsi Lampung pun meminta Pemkot menghentikan pembangunan perumahan di lokasi itu. Peristiwa tersebut semestinya menjadi cermin bagi pemerintah maupun swasta. Proyek ataupun program pembangunan tidak boleh hanya berlandaskan kepentingan ekonomi, tapi mengabaikan kemaslahatan lingkungan. Mengabaikan alam jelas akan menjadi awal mula bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada awal 2021 telah terjadi 372 bencana alam di Tanah Air. Berbagai petaka terjadi meliputi banjir (227 peristiwa), puting beliung (66), tanah longsor (60), gempa bumi (7), abrasi (7), kebakaran hutan, dan lahan (4). Bencana bukanlah persoalan remeh-temeh. Ia merupakan persoalan amat serius karena menyangkut nyawa manusia. Masih menurut BNPB, dari 1.065 bencana sepanjang tahun 2020, 370 nyawa melayang, 39 orang hilang, dan 536 jiwa luka-luka akibat bencana alam. Cuaca ekstrem hanya pemantik bencana. Penyebab utama petaka ialah kerusakan lingkungan yang masif akibat turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Meningkatnya bencana merupakan konsekuensi dari meningkatnya kerentanan alam. Berbagai kerusakan alam jelas akibat ulah manusia mengeksploitasi lahan tanpa memperhatikan fungsi kawasan. Syahwat mengeruk keuntungan kerap menjadikan alam sebagai tumbal. Izin lingkungan pemerintah kepada pengusaha begitu mudah keluar tanpa memedulikan lingkungan. Pada titik ini pemimpin peduli lingkungan amat dibutuhkan. Kebijakan prolingkungan hanya akan datang dari sosok pemimpin yang memiliki political will menjaga kelestarian alam. Pemimpin seperti ini memandang alam sebagai aset masa depan bukan aset sesaat. Pemimpin prolingkungan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan terukur terhadap kelestarian alam. Pemimpin seperti ini menjadikan kelestarian alam sebagai penentu lanjut tidaknya proyek pembangunan meski menguntungkan dari sisi pendapatan daerah. Kita harus menyudahi kebiasaan buruk yang kerap terjadi di negeri ini. Publik amat sering dipertontonkan proyek pembangunan baru berhenti manakala bencana terjadi. Kebijakan maju mundur ini mencerminkan analisis dampak lingkungan yang dangkal bahkan asal-asalan. Karena itu pula kita berharap tujuh kepala daerah di Lampung yang baru saja dilantik pekan lalu dapat menjadi pemimpin prolingkungan. Mereka tidak tergoda menggadaikan masa depan generasi mendatang dengan menghancurkan ekosistem lingkungan hidup hanya karena kepentingan sesaat. Bahkan, mereka harus berani menindak tegas para perusak lingkungan di wilayahnya tanpa pandang bulu. Pemimpin prolingkungan memiliki visi memperlakukan alam dengan baik akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Sebaliknya, memperlakukan alam dengan buruk akan berbuah petaka. Jika bencana datang, yang paling dirugikan dan menjadi korban adalah rakyat.

Menanti Pemimpin Prolingkungan

Sorotan pun lekas diarahkan kepada mereka yang bertanggung jawab merusak lingkungan dan memicu bencana.

Marseille Resmi Merapat ke Sampaoli

Menkop Bantu Pembiayaan Koperasi dan UMKM Dipasena

ricky marly

Menkop Bantu Pembiayaan Koperasi dan UMKM Dipasena

Olahraga Kurangi Risiko Migrain

Energi Segar Kepala Daerah Baru

Tidak Ada Zona Merah di Lampung

E-Paper Lampung Post, Edisi Senin, 1 Maret 2021

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 06 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi