Falsifikasi dalam Keadilan Restoratif!

H Bambang Eka Wijaya REVISI UU ITE diserukan wartawan Lampung saat diskusi di Warta Kopi, Juli 2020. Disarankan, agar UU ITE dilengkapi pasal falsifikasi, sejenis "hak jawab" dalam UU tentang Pers. Kini peluang merevisi UU ITE dibuka Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden minta kepolisian selektif dalam penggunaan UU ITE. Arahan Presiden itu ditindaklanjuti Kapolri dengan SE dan ST ke jajarannya, untuk melaksanakan keadilan restoratif, utamanya terkait kasus delik aduan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pemidanaan jadi pilihan terakhir. Legal standing pengadunya harus langsung korban yang bersangkutan. Tidak boleh pihak lain. Restoratif dari kata restorasi, mengembalikan pada keadaan semula. Contohnya Restorasi Borobudur, memperbaiki kondisi Candi Borobudur yang rusak kembali menjadi seperti sedia kala. Keadilan restoratif, berarti mengembalikan kondisi pada keadaan sebelum ada peristiwa yang dinilai menyinggung perasaan korban. Untuk mencapai keadilan restoratif perlu negosiasi antara pelaku dan korban yang dimediasi polisi. Keadilan restoratif tercapai ketika yang salah mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, yang tersinggung atau korban juga bersedia memaafkannya. Untuk kesiapan bernegosiasi kedua pihak itulah perlunya falsifikasi. Yakni, suatu keniscayaan manusia itu makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak luput dari kesalahan atau kekurangan. Falsifikasi berasal dari pemikiran Karl R Popper, ilmu pengetahuan sebagai karya manusia yang tidak sempurna, (suatu ketika) harus bisa dibuktikan salah. Kalau tak bisa (tak boleh) dibuktikan salah itu mitos atau ideologi. Penerapan falsifikasi dalam keadilan restoratif terkait UU ITE, masalah utamanya penggunaan bahasa dalam komunikasi di ruang publik, tidak pula terlepas dari pemikiran Popper. Menurut Popper, diri kita berkembang melalui interaksi yang terus-menerus dengan fungsi-fungsi bahasa yang tinggi, deskriptif dan argumentatif, sebagai proses objektifikasi dunia mental manusia. Lewat interaksi deskriptif dan argumentatif yang terus-menerus itu manusia berevolusi menyesuaikan diri hingga lebih spesifik, sebagai persona rasional dan kritis. Interaksi inter-persona rasional kritis itu membentuk masyarakat terbuka yang demokratis. Merevisi UU ITE dengan keadilan restoratif, berarti pemerintah siap menerima kehadiran masyarakat terbuka yang kritis demokratis, menggantikan masyarakat tertutup kurang demokratis sejak revisi UU KPK yang membungkam partisipasi rakyat.

Falsifikasi dalam Keadilan Restoratif!

Restoratif dari kata restorasi, mengembalikan pada keadaan semula.

Berharap Bukan PHP

Pekon Srikaton Diterjang Puting Beliung

ricky marly

Pekon Srikaton Diterjang Puting Beliung

Antisipasi Banjir, Dinas PUPR Normalisasi Sungai

Getafe Libas Valencia dengan 10 Pemain

Hama Wereng Serang 200 Ha Padi di Suoh

Jalan Budi Utomo Perlu segera Diperbaiki

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 11 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 15 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi