Tuntut Maksimal Mantan Mensos Juliari

Juliari menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos sembako Covid-19 di Jabodetabek yang akan menjalani sidang tuntutan hari ini, Rabu (28/7). DIAN WAHYU KUSUMA INDONESIA Corruption Watch (ICW) meminta jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut maksimal bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Diketahui, Juliari menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial sembako Covid-19 di Jabodetabek. Rencananya, sidang tuntutan itu akan dilaksanakan pada Rabu (28/7). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana memaparkan empat alasan tuntutan maksimal diberikan ke Juliari. Pertama, kejahatan tersebut dilakukan saat Juliari mengemban jabatan publik. Berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemberatan hukuman mesti diakomodir oleh penuntut umum. "Kedua, Juliari melakukan praktik suap-menyuap di tengah kondisi wabah covid-19 sedang melanda Indonesia," kata Kurnia melalui keterangan tertulis, Selasa (27/7). Menurutnya, praktik tersebut tidak bisa dibayangkan. Kurnia menyebut, empat hari sebelum operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK, yakni pada 1 Desember 2020, ada 543 ribu orang telah terinfeksi covid-19, sementara 17 ribu orang meninggal dunia. Selain itu, Indonesia juga mengalami resesi pada awal November. Oleh karenanya, sebagai Mensos saat itu, Juliari diyakini memahami situasi tersebut. Alasan ketiga yang diajukan ICW adalah karena Juliari belum pernah sekali pun mengakui perbuatannya selama persidangan berlangsung sejak Maret lalu. Padahal, Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya telah memutus bersalah pihak penyuap Juliari yakni pengusaha Ardian Iskandar dan Harry Van Sidabukke. "Keempat, korupsi yang dilakukan Juliari langsung berdampak pada masyarakat, mulai dari tidak mendapatkan bansos, kualitas bahan makanan buruk, hingga kuantitas penerimaan berbeda dengan masyarakat lain," jelas Kurnia. Menurut Kurnia, jika jaksa KPK menuntut rendah Juliari, maka dugaan publik KPK ingin melindungi pelaku korupsi bansos telah terkonfirmasi. Dalam perkara yang membelitnya, Juliari didakwa menerima suap dengan total mencapai Rp32,482 miliar. Uang itu dikumpulkan melalui kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, Adi Wahyono, serta Matheus Joko Santoso yang ditunjuk sebagai PPK lainnya. Keduanya meminta fee kepada para vendor penyedia bantuan sosial sembako terkait bencana covid-19 yang dilaksanakan di Jabodetabek. Seperti halnya Juliari, Adi dan Matheus juga turut menjadi terdakwa. Desakan Korban Bansos Mahkamah Agung (MA) sampai saat ini masih enggan menanggapi pengajuan kasasi yang dilakukan warga korban korupsi bantuan sosial sembako Covid-19 Jabodetabek. Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, mengatakan berkas perkara tersebut belum sampai ke MA. "Sampai hari ini belum ada berkas yang di kirim ke MA terkait kasasi dari korban bantuan sosial tersebut," kata Andi, Selasa (27/7). Sebelumnya, Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos berharap agar MA bisa mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, tim advokasi juga meminta agar MA mejalankan amanat UU Kekuasaan Kehakiman dengan tidak menolak memeriksa perkara tersebut. Andi sendiri belum mau banyak bicara mengenai permintaan tim advokasi. Ia menegaskan pihaknya akan menunggu sampai berkas perkara tersebut dikirim PN Jakarta Pusat ke MA. "Ya kita tunggu saja karena pengiriman berkasnya juga belum sampai di MA," tandasnya. Pendaftaran kasasi dilakukan oleh tim advokasi pada Senin (26/7) melalui PN Jakarta Pusat. Pengacara publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekaligus anggota tim advokasi, Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa kasasi ditempuh setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menolak permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dalam persidangan Senin (12/7) lalu, majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Damis dalam penetapannya menolak penggabungan perkara karena lokasi PN Jakarta Pusat dinilai tidak sesuai dengan alamat terdakwa/tergugat Juliari, baik yang tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum maupun surat permohonan penggabungan gugatan. Menurut Damis, penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR). "Menolak permohonan para pemohon melalui kuasanya untuk menggabungkan pemeriksaan secara perdata gugatan ganti kerugian dengan perkara tindak pidana korupsi No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Juliari P Bautbara," katanya di ruang sidang, Senin (12/7) lalu. (MI/R4) dian@lampungpost.co.id

Tuntut Maksimal Mantan Mensos Juliari

Presiden Tak Bisa Dijatuhkan Karena Alasan Penanganan Covid

Cuaca Ekstrem Ganggu Konsentrasi Arif Dwi

Dian Wahyu Kusuma

Cuaca Ekstrem Ganggu Konsentrasi Arif Dwi

Satpol PP Lamsel Giatkan Patroli Wisata Kuliner

Penyerapan Anggaran Covid-19 Lambar 22,97%

Desa Rejosari Gunakan DD Benahi Infrastruktur

Lamtim Terus Tambah Kasus Covid-19

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 26 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 27 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi