AKHIR November lalu, pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, menuai sensasi di Tanah Air. Dia sukses merengkuh gelar juara dunia World Superbike (WSBK) 2021 di Sirkuit Mandalika, Minggu (21/11). Hebatnya lagi Toprak sukses mengakhiri dominasi enam tahun Jonathan Rea di kejuaraan dunia superbike.
Hubungan Toprak dan Rea terbilang unik. Mereka pernah memiliki kebersamaan di masa lalu. Pada musim 2018, Toprak menjalani debutnya di WSBK. Dia mendapat bantuan Rea kala menaklukkan motor Kawasaki ZX-10RR. Padahal, ketika itu Toprak dan Rea berada di tim berbeda.
Toprak memperkuat tim Kawasaki Puccetti Racing dan Rea di tim Kawasaki Racing Team WSBK. Kendati pernah mendapat pertolongan, Toprak tidak sungkan bersaing dengan Rea dalam perebutan juara WSBK 2021. Sportivitas Toprak dan Rea di arena balap patut diacungi jempol. Tidak ada dusta di antara mereka.
Tanpa sportivitas, olahraga apa pun terasa hambar. Andai pembalap tidak menjaga sportivitas, yang terjadi adalah usaha saling sikut dan menjatuhkan berkompetisi menuju garis finis. Sportivitaslah yang menghasilkan balapan yang seru dan elok dilihat.
Tatkala sportivitas hilang di gelanggang olahraga, yang terjadi adalah hal memalukan. Contoh nyata adalah ‘Sepak Bola Gajah’ antara PSS Sleman dan PSIS Semarang pada babak delapan besar Divisi Utama pada 26 Oktober 2014. Peristiwa ini jelas mencoreng sepak bola di negeri ini.
Pada laga tersebut, PSS Sleman menang 3-2 atas PSIS Semarang. Tidak ada sportivitas dalam pertandingan yang memalukan ini. Lima gol yang tercipta adalah gol bunuh diri. Kedua tim bukannya berusaha saling serang, justru berlomba untuk kalah agar mendapatkan posisi lebih menguntungkan.
Laga serupa juga pernah dilakoni Tim Nasional Indonesia dan Thailand pada Grup A Piala Tigger 1998. Mereka saling berhadapan untuk menentukan juara Grup A dan peringkat kedua. Keduanya berkompetisi saling kalah untuk menghindari tuan Rumah Vietnam di babak berikutnya.
Tidak hanya dalam dunia olahraga, sportivitas sejatinya juga amat sangat dibutuhkan dalam persaingan bisnis dunia usaha. Kompetisi sportif antarpelaku usaha mendorong usaha kreatif dan inovatif, lalu kemudian memunculkan produk-produk unggul dan pada akhirnya menguntungkan konsumen.
Begitu pun dalam bisnis teknologi global. Siapa yang tidak mengenal dua sosok ternama dari dua merek saling bersaing, yakni Bill Gates (Microsoft) vs Steve Jobs (Apple). Keduanya merupakan pemilik perusahaan raksasa komputer di dunia. Persaingan mereka menciptakan revolusi teknologi yang kini dinikmati penduduk dunia.
Demikian pentingnya sportivitas dalam dunia usaha, Indonesia pun melakukan terobosan dengan membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjadi amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU menjaga persaingan usaha yang sportif, seperti dunia olahraga.
Tugas utama lembaga ini adalah memastikan dunia usaha bersaing secara sehat dan menjegal praktik monopoli. Dalam pasar monopolistik yang dirugikan tentu adalah konsumen. Dalam pasar persaingan tertutup ini, produsen bebas menentukan harga lantaran tidak memiliki pesaing.
***
Salah satu langkah fenomenal KPPU adalah menyatakan bersalah sembilan operator seluler di Tanah Air. Lembaga ini menemukan bahwa tarif pesan singkat (SMS) kala itu merupakan itikad tidak baik dari kartel seluler yang mengeruk keuntungan hingga Rp133 triliun, sedangkan kerugian konsumen mencapai Rp2,8 triliun. Luar biasa hebatnya.
KPPU juga pernah menyatakan bersalah dua produsen sepeda motor yang bersekongkol dalam menentukan harga jual sepeda motor sekuter matik di Indonesia. Menurut lembaga itu, harga jual motor matik semestinya berada di angka Rp8,7 juta, tetapi dijual ke konsumen di harga Rp14 jutaan.
Teranyar, tepatnya pada masa pandemi ini, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyatakan adanya potensi persaingan usaha tak sehat dalam bisnis real time polymerase chain reaction (PCR). KPPU melihat indikasi ikhtiar meningkatkan laba secara tidak sehat. Salah satunya melalui paket atau bundling tes PCR. Luar biasa perolehan laba di tengah negeri ini dilanda pandemi Covid-19.
Kalau dipikir-pikir keberadaan Lembaga KPPU sejalan dengan para pendiri bangsa ini yang terang benderang, menginginkan perekonomian dibangun dengan semangat berkeadilan sosial dan menyejahterakan anak negeri. Bukan ekonomi si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin.
Itu pula mengapa yang patut angkat topi atas ikhtiar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang terbilang aktif membuat iklim usaha di Tanah Ruwa Jurai tetap kondusif. Di antaranya menjaga persaingan usaha berlangsung sehat dan sportif. Ekonomi Bumi Lampung pun faktanya tumbuh positif.
Atas kerja kerasnya, Arinal mendapat penghargaan dari KPPU Award, awal pekan ini. Selain penghargaan Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah Peringkat Madya, orang nomor satu di Tanah Lada ini juga mendapatkan penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah Peringkat Pratama.
Menurut KPPU, ada banyak pertimbangan atas penghargaan itu. Gubernur Lampung dinilai aktif merespons persoalan persaingan usaha dengan melakukan interaksi dengan KPPU dalam permintaan saran dan pertimbangan dalam isu persaingan usaha dan kemitraan.
Selain itu, Pemprov Lampung aktif menjalankan dan merealisasikan kerja sama dengan KPPU. Dalam bidang persaingan usaha, Pemprov selalu berkoordinasi aktif dengan KPPU untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Semua harus tunduk demi rakyat sejahtera.
Seperti permintaan saran dan pertimbangan kepada KPPU, di antaranya soal stabilitas harga ternak, rumusan kebijakan gubernur dalam upaya peningkatan pendapatan petani ubi kayu, rumusan kelancaran ekspor, kebijakan Impor, kredit usaha rakyat (KUR), dan pajak.
KPPU juga menilai sedikitnya terdapat delapan Peraturan Gubernur Lampung yang mendukung terwujudnya pola kemitraan yang sehat. Dalam bidang kemitraan, Pemprov Lampung aktif bersinergi bersama KPPU untuk menciptakan pola kemitraan yang sehat.
Lampung mendapat indeks penilaian 5,18 atau meningkat dibandingkan pada 2020 sebesar 4,52. Hebatnya lagi capaian ini jauh melampaui rata-rata nasional 4,81%. Lantas apa makna penghargaan ini bagi Lampung?
Penghargaan dari KPPU ini tentu menambah suntikan optimisme bahwa ekonomi Lampung terus tumbuh positif pada 2022. Pendek kata, target ekonomi provinsi ini mampu menembus angka 5% bukan hal mustahil. Janganlah seperti praktik ‘Sepak Bola Gajah’ yang saling sikut, penuh intrik, persekongkolan, dan perselingkuhan bisnis untuk mengeruk keuntungan. Ujung-ujungnya rakyat terpapar dari praktik monopoli ini. *
