Regulasi Transisi Energi Mempercepat EBT

Regulasi Transisi Energi Mempercepat EBT KETUA Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Muhammad Yusrizki memandang pentingnya perubahan regulasi dalam rangka mendorong transisi energi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Yusrizki mengatakan regulasi itu penting untuk mendukung pemanfaatan teknologi pembangkit maupun energi bauran. "Transisi energi tidak hanya berhenti pada teknologi pembangkitan atau bagaimana energy mix kita antara energi fosil dan energi EBT. Tidak ada yang menyangkal bahwa aspek pembangkitan punya peranan penting, tetapi kebutuhan akan pembangkitan listrik tidak berdiri dalam ruang hampa. Teknologi tersebut harus didukung dengan regulasi yang mendukung ekosistem transisi energi," kata dia. Ia memastikan regulasi tersebut nantinya dapat mendukung pelaksanaan transformasi menuju net zero emission pada 2060 yang bermanfaat untuk menjaga kesinambungan lingkungan dalam jangka panjang. "Teman-teman dari asosiasi dan pemangku kepentingan lain banyak yang memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, terutama jika aturan tersebut menyangkut aspek teknis atau operasional. Namun, sebagai perwakilan Kadin yang mengemban tugas atas transisi energi dan net zero emission, saya menekankan pada pentingnya peraturan yang memberikan korelasi antara teknologi pembangkitan dan emisi karbon yang dihasilkan," ujar dia. Ia menjelaskan mengenai pentingnya transisi dalam upaya mencapai nol emisi karbon, mengingat penyediaan listrik dari energi fosil masih diperlukan dengan pertimbangan keamanan dan reabilitas. "Akan tetapi, jika kita memiliki formula harga yang terhubung dengan tingkat emisi, terutama dalam siklus perencanaan ketenagalistrikan, otomatis harga tersebut tidak hanya merefleksikan kepentingan pasokan listrik, tetapi juga tingkat emisi," ujarnya. Ia mencontohkan apabila Indonesia masih membutuhkan PLTU batu bara untuk alasan stabilitas sistem, bisa saja PLN tetap menjalankan PLTU batu bara, tetapi harga listrik dari PLTU batu bara tersebut disesuaikan dengan tingkat emisi yang dihasilkan. "Saat ini harga jual listrik EBT selalu dibandingkan dengan BPP nasional atau setempat, yang kita sudah pahami bahwa BPP banyak dibentuk oleh pembangkit listrik tenaga fosil tanpa memperhitungkan emisi gas buang. Oleh sebba itu, sampai hari ini konteks perencanaan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan masih berpatokan kepada satu faktor, yaitu harga. Emisi sama sekali belum diperhitungkan sebagai faktor dalam perencanaan," kata dia. Dia menegaskan belum terwakilinya emisi dalam siklus perencanaan infrastruktur ketenagalistrikan membuat perlunya revolusi sektor ketenagalistrikan untuk mendukung agenda transisi energi Indonesia. (ANT/E1) ==========

Smart Package Bikin Harga Jual Xpander Tetap Tinggi

Tempat Wisata Diprediksi Kebanjiran Pengunjung

Nur Jannah

Tempat Wisata Diprediksi Kebanjiran Pengunjung

Dinkes Lampung Belum Temukan Kasus Covid di Muktamar

Kapolres Pringsewu Kejar Target 70%

Warga Lampura Dilarang Gelar Pesta Tahun Baru

2.077 Lansia Pesisir Barat Terima Vaksin I

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 28 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 27 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 30 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 29 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 24 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi