MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras demi mencapai target kinerja pada 2022.
“Saya tegaskan, tahun 2022 kita harus kerja serius, kerja lebih keras, dan kerja lebih cerdas untuk mencapai target,” ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/1).
Ia menyampaikan selama 2021 banyak capaian yang telah diraih oleh Kemendes PDTT. Capaian itu, baik berupa penghargaan dari pihak eksternal seperti mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut mulai 2016 dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Keberhasilan Penerapan Sistem Merit, hingga mendapat peringkat pertama Capaian Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT dalam rekruitmen pegawai.
Secara internal, lanjut dia, program pengumpulan data SDGs Desa maupun upaya mengarahkan desa untuk mencapai indikator-indikator dalam SDGs Desa juga terus menunjukkan perkembangan menggembirakan.
“Capaian-capaian ini tidak boleh membuat kita terlena, tetapi terus menjadi penyemangat untuk meraih hasil lebih baik di tahun ini,” kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa, saat membuka Rapat Pimpinan Paripurna yang bertema Refleksi untuk Prestasi, di Operational Room Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Senin (3/1).
Tahun 2022, ia berharap kesalahan di tahun 2021 tidak terulang. Menurutnya, ada sejumlah catatan minor dari jajaran Kemendes PDTT yang harus diperbaiki tahun ini.
Catatan itu antara lain belum meratanya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa, bahkan pada level pimpinan, ASN, dan non-ASN di lingkungan Kemendes PDTT.
“Lemahnya kapasitas pegawai Kemendes PDTT untuk berkolaborasi berdampak pada belum jelasnya dan belum kuatnya posisi Kemendes PDTT, bahkan masih ada yang memandang SDGs Desa hanya sebatas proyek kementerian, padahal ini adalah arah kebijakan nasional pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.
Gus Halim juga menekankan bahwa Kemendes PDTT harus memulai gerakan kampanye integritas dan antikorupsi, kampanye arah pembangunan desa SDGs Desa dan memastikan daerah-daerah terluar dan perbatasan menjadi sabuk pengaman NKRI yang terbebas dari benih-benih radikalisme dan tindak kekerasan yang dapat merongrong kebhinekaan Indonesia.
“Awal tahun anggaran 2022 harus tersedia laporan komprehensif pelaksanaan program, kegiatan sesuai tugas masing-masing unit kerja, dan sinergi di internal Kemendes PDTT maupun dengan pihak eksternal, termasuk di dalamnya zona integritas dan survei penilaian integritas,” ujarnya. (MI/D2)
