ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah RI, Made Mangku Pastika, mengatakan pengelolaan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) secara tepat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Provinsi Bali. Simantri atau yang kini disebut dengan program Sistem Pertanian Terpadu (Sipadu) merupakan salah satu program unggulan Mangku Pastika ketika menjabat gubernur Bali periode 2008—2018.
“Selain indukan sapi yang tiap tahun bisa beranak, petani juga dapat memperoleh tambahan pendapatan dari pengolahan kotoran dan urine sapi,” kata Pastika di Denpasar, Rabu (5/1).
Selama memimpin Bali dua periode, ada 800 kelompok Simantri yang telah terbentuk di berbagai kabupaten/kota di Pulau Dewata. Setiap gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima program Simantri mendapatkan bantuan dari Pemprov Bali untuk pembelian 20 sapi, lengkap dengan unit pengolahan kotoran ternak, urine sapi, dan biogas.
Untuk melihat langsung perkembangan Simantri, Pastika sebelumnya mengunjungi salah satu unit Simantri di Kelurahan Lukluk, Kabupaten Badung, dan pada Selasa (4/1). Kemudian, mengunjungi Simantri 548 di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan.
“Satu induk sapi setiap hari menghasilkan urine rata-rata lima liter. Selain itu, juga ada tambahan penghasilan pupuk organik dari pengolahan kotoran sapi,” ujar anggota Komite II DPD itu.
Berdasarkan informasi dari sejumlah petani, hingga saat ini Bali juga masih mengimpor kotoran ayam dan ternak dari Pulau Jawa karena jumlah yang tersedia belum mencukupi. Terlebih, jika dapat terbentuk lebih dari 1.000 unit, sekian persen dari kebutuhan pupuk organik bisa terpenuhi dan lama-lama Bali bisa menjadi pulau organik.
“Cita-cita besarnya ya ingin mewujudkan Bali sebagai pulau organik dan pulau yang sehat. Tidak banyak yang bisa seperti itu,” kata dia.
Mangku Pastika meminta gapoktan penerima program Simantri agar tetap intensif mengembangkan ternak sapinya sehingga bisa menambah pendapatan petani. “Ini sudah sangat bagus, yang penting konsisten merawat agar sapi-sapi ini terus berkembang biak,” ujarnya.
Ia akan rutin melihat perkembangan Simantri sehingga ketika dijumpai permasalahan di lapangan bisa segera dicarikan solusi dan dibahas dengan pemerintah daerah ataupun dengan Kementerian Pertanian. (MI/D2)
