Kebijakan Publik dalam Ruang Publik

Willy Aditya

Wakil Badan Legislasi DPR RI, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem

“ TO do politics is to always expand the frontiers of the possible. To make culture is to always fight in the frontiers of the impossible .” (Jorge Furtado, sutradara film dan jurnalis Brasil). Mengelola negara berarti melakukan dua hal sekaligus, yaitu berpolitik dan membangun budaya baru. Berpolitik tentu harus dipahami secara lebih dalam, tidak hanya mendapatkan kekuasaan, tetapi juga sebagai sebuah kemampuan mengelola kekuasaan. Hampir setiap orang berfokus pada yang pertama tanpa pernah mencoba berpikir mengelola kekuasaan. Oleh karena itu, taraf capaian kekuasaan jangankan sampai pada pembudayaan, bahkan sampai pada terpenuhinya kepentingan warga (publik) pun tidak. Ihwal tersebut memunculkan problem besar dalam kehidupan berwarga negara, yaitu merosotnya solidaritas warga sebagai bagian dari sebuah negara. Kecenderungan ini sering dimaknai sebagai hanya sekadar wujud tidak puas kepada siapa yang berkuasa. Oleh karena itu, menjadi lebih sulit untuk mencari akar masalah dan solusi dari persoalan yang ada. Persoalan yang sama juga terjadi pada pengadaan dan pengelolaan ruang-ruang publik di negara kita. Menyempit lalu menghilang. Pada perkembangan modern saat ini, negara-bangsa dihadapkan pada menyempitnya ruang-ruang secara geografis meskipun ruang-ruang virtual tersedia lebih luas dan terbuka tanpa batas. Persoalannya, ruang secara geografis memberi andil bagi manusia untuk berinteraksi dan interseksi. Dalam ruang publik, orang dapat bertransaksi bukan hanya secara ekonomi, melainkan juga dapat mempertukarkan nilai dan pengalaman. Oleh karena itu, mengecilnya ruang publik berarti memperkecil peluang bagi tiap orang untuk berinteraksi yang kemudian berdampak pada soliditas dan solidaritas di antara mereka sendiri. Beberapa pengalaman tentang ruang publik memberi gambaran bahwa kontribusi menyempitnya ruang publik bukan hanya ada pada pemerintah. Terkadang warga sendiri alpa terhadap keberadaan ruang publik yang harusnya mereka kelola sebagai hak publik. Sebagai sebuah contoh awal, pada 1980-an, sekolah-sekolah selalu mempunyai halaman yang dapat diakses warga sekitar di luar jam sekolah, baik untuk sekadar berkumpul-bermain maupun menggunakannya untuk berolahraga ringan. Bahkan, aulanya pun dapat dipakai untuk berlatih menari dan sebagainya. Hal semacam itu sekarang sudah tidak ada. Bahkan, untuk menjaga halaman sekolah perlu membuat pagar yang kukuh dan tinggi lengkap dengan pengamanannya. Persoalan semacam ini tidak hanya berlaku di sekolah-sekolah, tetapi juga di perguruan-perguruan tinggi ternama. Pada masa saya kuliah dahulu, kampus akan selalu ramai pada sore hari dengan orang-orang yang melakukan segala aktivitasnya. Warga akan sangat mudah mengakses ruang terbuka ‘milik’ kampus. Bahkan, pada waktu itu, akan mudah ditemui pedagang-pedagang kaki lima yang ‘menempel-hidup’ di dalam dan sekitar kampus. Sekarang hal itu sangat sulit ditemukan. Bukan hanya warga yang kesulitan untuk mengakses kampus, bahkan sivitas akademinya sendiri pun mengalaminya. Kampus tidak hanya membangun pagar-pagar yang begitu banyak seperti labirin, tetapi juga menciptakan jarak dengan warga sekitar. Oleh karena itu, banyak kegiatan-kegiatan warga yang dahulunya bisa dilakukan di ruang terbuka kampus di luar jam kuliah, sekarang ini sangat sulit dilakukan. Ruang publik yang ada dimaknai hanya dapat diakses dan dimanfaatkan kelompok warganya. Upaya melindungi kepemilikan, alih-alih menjaga malah menjagal kepublikan yang melekat pada sebuah institusi. Akibatnya, jika pun ada ruang publik, tetapi minim interaksi sosial. Ruang publik yang baik harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi interaksi sosial yang mensyaratkan terjadinya kontak dan komunikasi sosial. Dengan kondisi ini, masyarakat sebagai pengguna ruang publik dapat bertemu dengan perilaku masyarakat pengguna ruang publik mengikuti norma-norma setempat (Scurton, 1984). Interaksi sosial semacam inilah yang membentuk budaya baru sebagai akibat dari pertukaran nilai dan kompromi kepentingan di antara mereka dalam dialog yang lebih demokratis dan setara. Oleh karena itu, jika pun terjadi transaksi kepentingan di antara mereka, probabilitas kejadian majemuk yang paling mungkin ialah irisan kepentingan yang bersyarat ketimbang saling lepas bebas. Artinya, ada kohesi dan solidaritas sosial yang mempunyai peluang terbangun di komunitas setempat. Kebijakan bagi Ruang Publik Ruang publik, berarti membicarakan ruang dan publik. Sebab, melekat kata publik di dalamnya, ruang publik membicarakan ruang yang di dalamnya ada masyarakat dan negara. Negara, dalam hal ini selain berperan sebagai penyedia yang menjamin adanya ruang publik, juga merupakan institusi yang menyediakan akses pada setiap warga atas ruang publik. Sebagai institusi, negara juga menyediakan seperangkat nilai dan aparatusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, negara juga berlaku sebagai aktor yang terlibat di dalam ruang publik. Ada kepentingan negara dalam menyediakan ruang publik karena ruang publik selain berperan dalam isu-isu sosial, lingkungan, dan kesehatan juga ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi terciptanya nilai-nilai baru. Tanpa hadirnya negara, akan sangat sulit bagi warga untuk terus memberi justifikasi dan legitimasi atas kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, kehadiran negara merupakan bagian dari politik untuk mengkreasi nilai baru yang lebih mangkus, dan sangkil, bagi kepentingan warga. Kreasi inilah yang merupakan upaya negara untuk memastikan institusionalisasi nilai-nilai sosial bagi kesejahteraan warga karena institusi-institusi inilah yang pada akhirnya mendefinisikan hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang akan memengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya, dan kemungkinan terwujudnya (Haryatmoko). Nilai dan aparatus dari negara inilah yang mempunyai peran yang besar bagi terciptanya ruang publik yang layak bagi warganya. Oleh sebab itu, upaya menciptakan ruang publik melalui keputusan-keputusan politik tidak hanya mengandalkan pada political will , tetapi juga komitmen pemerintah pada etika politik karena akan sangat sulit untuk mengukur niat baik sehingga ukuran yang lebih mampu untuk mendekati komitmen pemerintahan merupakan muatan politik dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Tiga prinsip yang secara metodologis dapat dijadikan untuk mengukur muatan etika politik dari sebuah politik ataupun kebijakan publik (Sinaga, 2008), yaitu 1) prinsip kehati-hatian ( principle of prudence ); 2) prinsip tata kelola ( principle of governance ); dan 3) prinsip pilihan rasional ( principle of rational choice ). Penutup Ruang publik harus dimaknai juga sebagai alat atau mediasi antara publik dan negara. Oleh karena itu, mengelola ruang publik merupakan kerja besar bagi warga. Bukan saja karena harus menciptakan kualifikasi ruang yang layak dalam berbagai hal bagi warga, melainkan juga di dalamnya mesti tercakup skenario kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Adapun situasi kekinian telah menghadirkan konflik antara privatisasi dan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengembalikan ruang publik sebagai ruang untuk demokrasi, inklusivitas, dan kesetaraan. Di sisi yang lain, ruang publik mensyaratkan perhatian dan kepedulian dari warganya. Tanpa ini, tidak akan ada ruang publik yang cukup mampu ‘menampung kepentingan’ selain kepentingan pembuatnya sehingga kebijakan politik (publik) yang tepat bagi ruang publik ialah membuka pagar di halaman milik negara sendiri.***

Kebijakan Publik dalam Ruang Publik

Pilkakam Lamteng Tunggu Perubahan Perda

Anomali Amanat Perut Rakyat!

Dian Wahyu Kusuma

Anomali Amanat Perut Rakyat!

Minyak Goreng Murah Makin Sulit Didapat

Target Inzaghi Bawa Inter Milan Perbaiki Kesalahan

Terduga Teroris di Bengkulu Bertugas Galang Dana

Warga Serius Budi Dayakan Anggur

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 03 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 01 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda