Kemendagri Jamin Pj Kepala Daerah Diisi yang Terbaik

MASA jabatan 101 kepala daerah akan berakhir pada akhir 2022. Termasuk para gubernur di tujuh provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Kekosongan jabatan kepala daerah tersebut akan diisi penjabat (pj) kepala daerah. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menegaskan pj kepala daerah akan diisi sosok dengan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas. “Penunjukan atau penugasan pj gubernur, bupati, atau wali kota mengacu kepada UU No 10 Tahun 2016 yang disempurnakan menjadi UU No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/ Wali Kota,” ujar Benni, Kamis (7/4). Kemendagri juga berpedoman kepada Pasal 130 Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2005, dengan kriteria pj kepala daerah yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS), di antaranya wajib mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dilihat dari riwayat pekerjaannya. “Kemudian harus menduduki jabatan eselon 1 dengan golongan sekurang-kurangnya IV/c untuk pj gubernur dan jabatan eselon 2 dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b untuk pj bupati atau wali kota,” ujarnya. Yang terakhir, calon pj kepala daerah juga harus memiliki penilaian kinerja baik dalam kurung waktu tiga tahun terakhir sesuai dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. “Dilihat dari jumlah, pejabat tersebut di atas yang dapat ditugaskan sebagai pj kepala daerah sangatlah memadai, baik yang berada di tingkat pusat maupun di daerah itu sendiri,” ujarnya. Adapun untuk tingkat provinsi akan diisi pj gubernur yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya (setingkat eselon 1). Sementara untuk kabupaten atau kota akan diisi oleh pj bupati atau wali kota yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama (setingkat eselon 2), setelah mendapatkan persetujuan pemerintah, dalam hal ini Presiden. (MI/L2)

Kemendagri Jamin Pj Kepala Daerah Diisi yang Terbaik

Program Sijapuk Ciptakan Petani Unggul

DLH Lampung Diminta Proaktif soal Limbah Oli

Nur Jannah

DLH Lampung Diminta Proaktif soal Limbah Oli

PAD Lambar Baru Tercapai 19,02% di Triwulan Pertama

Antisipasi Dini Lonjakan Pemudik

Pastikan Penyaluran BLT Minyak Goreng Tepat Sasaran

Pemerintah Arab Saudi Longgarkan Protokol Kesehatan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 12 November 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 13 November 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 08 November 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 11 November 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi