KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih 10 desa menjadi calon percontohan desa antikorupsi 2022. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan kesepuluh desa tersebut, yakni Hanura, Pesawaran, Lampung; Desa Pakatto, Gowa, Sulawesi Selatan; Desa Kamang Hilia, Agam, Sumatra Barat; Desa Mungguk, Sekadau, Kalimantan Barat; dan Desa Cibiru Wetan, Bandung, Jawa Barat.
Berikutnya, Desa Banyubiru, Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh, Badung, Bali; Desa Kumbang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB); dan Desa Batusoko Barat, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Iya, Pesawaran menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK pada 2022,” kata dia, Selasa (7/6).
Menurut dia, pemilihan 10 desa tersebut telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan. “Pertama, tahap observasi. Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi,” ujar Ipi.
Kemudian, tahapan kedua, kata Ipi, yaitu pelaksanaan kickoff yang dimulai hari ini dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8—21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat, dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.
“Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan, serta beberapa pemerhati. Kemudian, tahapan keempat, peresmian desa antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022,” kata dia.
Ia menjelaskan tujuan program desa antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman juga peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
Dia menyampaikan lembaganya akan menggelar kickoff bimbingan teknis pembentukan desa antikorupsi 2022 dengan tema Berawal dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. “Kegiatan ini menjadi pembukaan rangkaian pembentukan desa antikorupsi 2022 yang akan diselenggarakan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (7/6),” ujarnya.
Ipi mengatakan dalam kickoff di Desa Pakatto tersebut dijadwalkan akan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman bersama sembilan gubernur lainnya. Kemudian, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Bupati Gowa Adnan Purichta.
“KPK berharap dengan kickoff desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” kata Ipi. (RLS/D2)
