Yusuf Kohar Bantah Gunakan SK Palsu

WAKIL Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar membantah menggunakan surat keputusan (SK) palsu saat menunjuk sejumlah Plt untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kadis di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Ia mengaku telah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk mengklarifikasi. "Saya sudah datangi BKD, yang buat surat dan bikin nomor kan BKD. Akhirnya, mereka bilang tidak bilang begitu (palsu)," kata dia saat dihubungi Lampung Post , Kamis (5/7). Justru ia mempertanyakan soal penunjukan jabatan kepala dinas, yakni plt Badan Perizinan dan plt Kepala BPBD. Karena dalam surat perintah tugas nomor 800/1299/IV.4/2018 yang ditetapkan tanggal 2 Juli 2018 lalu tersebut ditandatangani Badri Tamam sebagai sekkot. "Yang ditunjuk Badri Tamam, yang tanda tangan dia juga. Bukan enggak boleh, tapi etisnya di mana masak diri sendiri menunjuk diri sendiri. Jelas ini, makanya ini yang saya pertanyakan," kata dia. Kohar melanjutkan seharusnya yang membatalkan SK plt wali kota penetapan pejabat itu adalah wali kota definitif bukan seorang sekkot. "Sekkot tidak bisa menganulir SK plt wali kota. Masak SK sekkot menganulir SK plt wali kota, tidak bisa. Sekkot itu bukan kepala daerah bukan pejabat negara, dia tidak bisa, kalau saya wakil wali kota bisa," ujarnya. Jabarkan Kronologis Sementara itu, BKD Bandar Lampung memaparkan kronologi terbitnya surat perintah tugas (SPT) pengangkatan sejumlah pejabat pada saat kepemimpinan Plt Wali Kota M Yusuf Kohar. Sekretaris BKD Wakhidi menegaskan pihaknya tidak pernah menyebut SPT tersebut palsu. "BKD tidak pernah menyatakan SPT itu palsu. Kami hanya menyatakan dasar hukum, persyaratan, dan prosedur tidak sesuai. Ini contoh surat perintah tugas harus ditandatangani wali kota, sekkot, asisten," ujar Wakhidi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Bandar Lampung, kemarin. Dia menjelaskan jika nomor surat tersebut tidak teregistrasi di BKD. "Surat tersebut tidak teregistrasi, tidak ada SPT yang dikeluarkan dengan nama yang dimaksud di buku catatan kami. Ini pernah dibahas di ruang Pak Sekkot, mana yang sesuai dengan BKN mana yang bukan," katanya. RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I Numan Abdi, dihadiri Ketua DPRD Wiyadi, anggota komisi Barlian Mansyur, Muchlas E Bastari, dan jajaran BKD Bandar Lampung. (DEN/K2)

Yusuf Kohar Bantah Gunakan SK Palsu

Ia mengaku telah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk mengklarifikasi.

Lampung Sai Fasilitasi Profesor Margareth Teliti Gamolan

17 SMK Bertanding di O2SN dan FL2SN

Firman Luqmanulhakim

17 SMK Bertanding di O2SN dan FL2SN

Stres Pengaruhi Nafsu Makan Anak

Wrangler Diskon 20% Hanya Dua Hari

Komisi V DPRD Lampung segera Panggil RS Urip Sumoharjo

Sekolah Hanya Terima Anak TPK Internal

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 23 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 26 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 22 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 24 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi