Siak Usulkan Kampung Dayun sebagai Desa Antikorupsi

PEMERINTAH Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengusulkan Kampung (Desa) Dayun sebagai percontohan desa antikorupsi yang bisa mewakili desa dari tiap-tiap provinsi ke tingkat nasional pada 2023. Program Desa Antikorupsi ini merupakan program unggulan KPK sejak 2022. Tim Observasi Program Desa Antikorupsi tahun 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ke Kampung Dayun, kata Sekretaris Kabupaten Siak, Arfan Usman, Selasa (14/2). Usulan Kampung Dayun dalam penilaian observasi program Desa Antikorupsi karena dinilai baik, transparan, dan akuntabel dalam mengelola Dana Desa. Hal itu dibuktikan dengan adanya sarana prasarana dan peran aktif masyarakat dalam membangun desa dengan baik. Menurut Sekkab, program Desa Antikorupsi tahun 2023 harus memenuhi 18 indikator penilaian. Jika Dayun ditetapkan sebagai desa antikorupsi di Indonesia, akan menjadi contoh bagi desa lain untuk belajar bagaimana pemanfaatan dana desa yang baik, transparan, dan akuntabel. Ketua Tim Observasi Program Desa Antikorupsi tahun 2023 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Anisa Nurlitasari, mengatakan program ini dibentuk bertujuan untuk mendorong peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari sebuah desa. Apalagi Dana Desa dimulai sejak 2015 hingga 2022. Dana yang sudah digelontorkan Pemerintah Pusat cukup besar Rp468 triliun. Setiap desa bisa mendapatkan dana Rp900 juta sampai Rp1,2 miliar untuk menyejahterakan masyarakat. Jika dilihat dari sejumlah kasus korupsi terbesar, salah satunya penyelewengan Dana Desa. Tercatat dari 973 kasus, itu ada 850 kasus dan 73 pelakunya kepala desa dan perangkat desa. Kasus-kasusnya itu proyek fiktif, kemudian penyelewengan Dana Desa-nya, dokumen-dokumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain, ujarnya. Oleh karena itu, untuk program ini KPK bekerja sama dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan para konsultan. Pihaknya menyusun sebuah indikator terdiri lima komponen dan 18 indikator yang menentukan desa antikorupsi. Melalui program Desa Antikorupsi, diharapkan unsur pemerintah desa dan masyarakat memahami tujuan dana desa. Pemerintah tidak bisa fokus membangun di pusat saja, tapi juga fokus membangun di desa sebagai sentral pemerintahan terkecil. "Karena itu, kami dukung tata laksananya dengan bagus, laporannya transparan, akuntabel, kemudian juga pengelolaan Dana Desa-nya dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia. (ANT/D1)

Siak Usulkan Kampung Dayun sebagai Desa Antikorupsi

Program Desa Antikorupsi ini merupakan program unggulan KPK sejak 2022.

KKP Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Mengolah Ikan

Vonis Sambo Penuhi Rasa Keadilan

ricky marly

Vonis Sambo Penuhi Rasa Keadilan

E-Paper Lampung Post, Edisi Kamis, 16 Februari 2023

Sultan Sekala Bkhak Promosikan Budaya Lampung ke Wali Kota Solo

DKPP Berhentikan Ketua Bawaslu Pesisir Barat

Status JC Dukung Vonis Bharada E Ringan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 11 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 12 Desember 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi