Muhammadiyah Tolak Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

RICKY MARLY ricky@lampungpost.co.id KETUA Lembuga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Al Hamdi tidak setuju dengan usulan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Menurutnya, sembilan tahun dalam satu kali masa jabatan adalah waktu yang terlalu lama bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja kades. "Ini tidak sehat untuk iklim negara demokrasi. Mayoritas rentang masa kepemimpinan di negara-negara yang demokrasinya baik adalah empat hingga enam tahun. Selain itu, keberadaan sistem demokrasi adalah untuk membatasi masa jabatan, bukan malah memperpanjang," ujar Ridho melalui keterangan tertulis, Jumat (23/6). Ia menilai terlalu panjangnya masa jabatan Kades juga berpotensi menimbulkan penyelewengan kekuasaan (abuse of power). Itu juga bisa merusak sistem demokrasi yang sekarang sudah berjalan baik. "Tidak perlu diperpanjang lagi. Jika kinerja kades incumbent dianggap berhasil, pasti akan terpilih lagi pada periode yang kedua," ujarnya. Enam Tahun Menurutnya, batasan masa jabatan yang ideal bagi kades adalah enam tahun dan dua periode. Model dua kali masa jabatan seperti itu, ujarnya, banyak diadopsi di negara demokrasi lain, termasuk Amerika Serikat. "Maksimal dua periode adalah pilihan yang tepat juga bagus bagi Indonesia supaya terjadi sirkulasi elite menuju konsolidasi demokrasi yang lebih solid dan berkemajuan," ujarnya. Ia berharap Baleg DPR dan para kades di seluruh Indonesia dapat bersikap dewasa dalam menyikapi perubahan masa jabatan kades sehingga tidak terjebak pada ambisi kekuasaan yang sering melupakan substansi demokrasi. "Bukan malah memperpanjang. Dengan demikian, enam tahun dalam satu kali masa jabatan kades dengan maksimal dua kali masa jabatan adalah pilihan tepat dan bijak bagi Indonesia yang sudah melewati seperempat abad sebagai negara demokrasi," ujarnya. (MI/R4)

Muhammadiyah Tolak Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Batasan masa jabatan yang ideal bagi kades adalah enam tahun dan dua periode.

Pendamping Desa Diminta Sosialisasikan Hasil Penggunaan Dana Desa

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 18 Juli 2023

ricky marly

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 18 Juli 2023

Wamendes Ingin Maksimalkan BUMDes Tumbuhkan Ekonomi Lokal

Kemenparekraf Gelar Bimtek Pemasaran Nusantara

150 Pelanggaran Lalulintas Terekam Selama Operasi Patuh Krakatau di Bandar Lampung

Kurikulum Merdeka Wajibkan Bahasa Inggris Jadi Mata Pelajaran Mulai Kelas 3 SD

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Opini

Koran Digital lampung Post, Edisi Selasa, 19 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 20 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 19 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 21 Mei 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi