Taati Regulasi!

MAHKAMAH Agung (MA) melalui keputusan Nomor 1 P/Hum/2024 Tanggal 19 Maret 2024 mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Panen Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023. Regulasi yang membolehkan memanen tebu dengan cara membakar dapat mencemari udara, membahayakan kesehatan, dan merusak lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengidentifikasi setidaknya ada 20 ribu hektare perkebunan tebu di Lampung yang memanen dengan membakar sejak 2021. Jumlah itu masing-masing pada 2021 seluas 5.469,38 hektare dan 2023 ada sekitar 14.492,64 hektare. Panen tebu dengan cara membakar memang menghemat biaya panen. Di balik itu, tindakan ini mengakibatkan kerugian sangat besar. Terjadi pelepasan emisi gas rumah kaca, kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap dan partikel debu. Pergub No Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Panen Tebu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam Pasal 67 UU itu dengan jelas menyatakan setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 53/Permentan/Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budi Daya Tebu Giling yang Baik tidak ada cara memanen tebu dengan cara membakarnya. Dalam huruf H Permen tersebut menyatakan penen tebu terbagi tiga, yakni manual dengan menggunakan alat cengkrong , parang gancu, dan sabit. Baca juga: Kerja Ekstra Meredam Inflasi Kedua, dengan cara semimekanis dengan alat yang sama dengan sistem manual. Ketiga, mekanis yang menggunakan cane harvester ( chopper atau whole stalk harvester ). Regulasi kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu sesuai Pasal 250 Ayat (1) menyebutkan perda dan perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Ayat (1) dan Ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Pencabutan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Panen Tebu menjadi Pelajaran penting dan berharga bagi para pengambil kebijakan. Setiap mengeluarkan kebijakan jangan untuk memetingkan kepentingan segelintir orang atau kelompok. Eksekutif dan legislatif wajib menjunjung tinggi asas lex superior derogate legi inferiori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Asas itu sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membagi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Meery Browne mengatakan kesalahan kemarin adalah kebijakan hari esok. Kita semua berharap ke depan semua regulasi kepala daerah dan DPRD dapat memberikan efek positif bagi semua kepentingan. Cukup Pergub Nomor 33 Tahun 2020 saja yang menimbulkan permasalahan.

Taati Regulasi!

Kejar Kompensasi Bakar Panen Tebu

Lampung Targetkan Raih 35 Medali Emas di PON 2024

Muharram Candra Lugina

Lampung Targetkan Raih 35 Medali Emas di PON 2024

Dua Remaja Kepergok Bawa Sabu dan Alat Hisap

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum'at, 12 Juli 2024

Stan Lamteng di Apkasi Expo 2024 Dapat Kunjungan Gibran Rakabuming

Nilai Investasi di Metro Terus Naik

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 03 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 06 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi