PESTA demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung telah usai dan telah melahirkan pemimpin baru untuk periode lima tahun ke depan. Tanggung jawab telah menanti untuk merealisasi janji kampanye. Namun, realisasi janji tersebut tidak terlepas dari bagaimana kondisi keuangan Pemprov Lampung saat ini.
Berdasarkan LKPD Pemprov Lampung tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 terjadi tren defisit riil yang terus meningkat, yaitu sebesar Rp273,5 miliar (2020), Rp325,62 miliar (2021), Rp548,73 miliar (2022), dan Rp1,41 triliun (2023). Peningkatan yang sangat drastis terjadi pada tahun anggaran 2023, defisit riil Pemprov Lampung sebesar Rp1,41 triliun atau meningkat 156,68 persen dibandingkan tahun 2022.
Keyakinan penulis, defisit riil tahun 2024 akan meningkat signifikan mengingat hutang DBH (akumulasi s.d. 2023 dan realisasi 2024) belum dibayar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pemahaman terhadap defisit riil penting agar tidak terjadi defisit berkepanjangan yang membebani generasi mendatang dan menata keuangan Pemprov Lampung lebih baik.
Defisit riil berbeda dengan defisit anggaran. Defisit riil merupakan kondisi saat pemda mengalami kesulitan likuiditas keuangan yang disebabkan oleh tidak tersedianya dana sehingga terjadi kegagalan pembayaran kepada pihak ketiga. Meskipun pada laporan realisasi anggaran terjadi Silpa (selisih lebih pembiayaan anggaran), di neraca timbul utang jangka pendek. Silpa dikurangi dengan utang jangka pendek (utang belanja, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan utang jangka pendek lainnya) itulah defisit riil pemda.
Sedangkan defisit anggaran merupakan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Apabila belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, terjadi defisit dan ditutupi dengan pembiayaan netto, demikian pula sebaliknya. Defisit anggaran terjadi sebagai akibat dari penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (surplus/defisit) di mana semakin besar target kinerja yang akan dicapai, maka semakin besar alokasi belanja yang dibutuhkan.
Nilai Silpa (surplus anggaran) tidak serta merta dimaknai sebagai capaian kinerja baik atas optimalisasi realisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah atau kinerja positif suatu daerah. Faktanya, Silpa Pemprov Lampung tahun periode 2020—2023 tidak mencerminkan surplus riil karena Silpa tersebut akibat dari penundaan bayar kepada pihak ketiga. Dengan demikian, Silpa tersebut bukanlah indikator positif, melainkan tanda bahwa pengelolaan anggaran Pemprov belum berjalan optimal.
Defisit riil Pemprov Lampung dapat terjadi karena estimasi pendapatan daerah secara imajiner bukan berdasarkan potensi sesungguhnya, sedangkan alokasi belanja seolah-olah riil. Dalam pelaksanaan, semua anggaran belanja dilaksanakan tanpa memperhatikan realisasi pendapatan daerah.
Apabila defisit riil tidak ditangani secara terukur dan berkelanjutan akan berdampak negatif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendeknya berupa krisis likuiditas dan menurunnya kepercayaan publik. Krisis likuiditas menyebabkan Pemprov tidak dapat membayar utangnya karena ketiadaan dana yang cukup dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketidakseimbangan fiskal dan menurunnya kredibilitas Pemprov dalam mengelola anggaran. Dengan demikian, keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang (fiscal sustainability) Pemprov Lampung dapat terancam.
Menata Keuangan Daerah Lebih Baik
Mengatasi defisit riil, Pemprov Lampung memerlukan pendekatan yang berfokus pada kepemimpinan (leadership) karena gubernur memiliki peran kunci dalam merumuskan arah kebijakan strategis, membangun komitmen bersama, memimpin tim secara efektif, dan menjamin implementasi kebijakan berjalan dengan baik.
Gubernur dituntut memiliki kemampuan dalam merumuskan visi, mendorong akuntabilitas, membangun kolaborasi, serta mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efisien dan efektif. Gubernur seyogianya tidak terjebak pada hal-hal populis sementara kondisi keuangan tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, gubernur terpilih yang visioner, tegas, dan inklusif akan dapat mengembalikan keseimbangan fiskal dan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan berkelanjutan.
Langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas keuangan, yaitu mencegah overestimasi pendapatan dan under-estimasi belanja daerah. Pertama, dalam membuat proyeksi pendapatan berdasarkan data historis realisasi pendapatan dengan menggunakan asumsi yang konservatif dan realistis bukan imajiner. Kedua, Pemprov harus memperketat kebijakan fiskal dengan memfokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ketiga, mengestimasi belanja yang lebih realistis dengan cara menggunakan anggaran yang tepat sasaran. Tahun 2025 adalah awal pelaksanaan periode perencanaan baru, maka momentum untuk restrukturisasi anggaran jangka menengah lewat penjenjangan kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Permenpan-RB No. 89 Tahun 2021 sehingga penganggaran bisa fokus ke target kinerja gubernur terpilih.
Keempat, meningkatkan efisiensi belanja dengan memangkas program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mendukung kinerja gubernur dalam lima tahun kedepan. Kelima, melakukan monitoring rutin terhadap progres penyerapan anggaran untuk memastikan bahwa belanja dilakukan secara proporsional sepanjang tahun. *
