Akses Bantuan Hukum

[caption id="attachment_5457" align="alignleft" width="99"] Padli Ramdan (Wartawan Lampung Post)[/caption] SEMUA orang berhak mendapatkan keadilan. Namun, faktanya hak keadilan sulit sekali didapatkan oleh mereka yang secara ekonomi lemah dan pendidikan yang tertinggal. Sulitnya orang kecil mendapatkan keadilan memunculkan ungkapan satir yang bisa jadi banyak diamini. Keadilan hanya milik mereka yang mempunyai modal besar. Seorang pejabat yang korup bisa dengan mudah menyewa jasa advokat terkenal sehingga mampu membantunya dalam proses persidangan. Atas bantuan pengacara kondang, bukan mustahil hukuman yang diterima lebih ringan atau bisa saja dibebaskan dari segala tuntutan. Bagi orang miskin, jasa pengacara tidak akan pernah terbayangkan oleh mereka. Menurut Wakil Direktur LBH Bandar Lampung Candra Muliawan, ada beberapa kasus di daerah, warga ditangkap dan ditahan tanpa surat penangkapan. Namun, kemudian dibebaskan karena tidak ada cukup bukti. Warga dibebaskan tanpa ada rehabilitasi dan ganti rugi. Kondisinya sulitnya mencari keadilan inilah yang kemudian mendorong pentingnya adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin. Lewat perda itu diharapkan warga yang sebelumnya sulit mendapat akses bantuan hukum bisa didampingi oleh pengacara sehingga mereka bisa memperoleh keadilan. Meski sudah ada perda, faktanya regulasi ini belum berjalan. Pasalnya, Pemprov tidak kunjung mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum. Bagaimana warga bisa mengakses bantuan hukum jika ternyata tidak ada alokasi dari Pemprov. Selama ini anggaran bantuan hukum sudah dialokasikan oleh APBN dan distribusinya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap daerah. Di Lampung, berdasarkan data Kanwil Kemenkumham dana bantuan hukum tahun 2016 hanya Rp200 juta dan meningkat menjadi Rp700 juta pada tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kasus hukum yang dialami warga miskin dan memerlukan organisasi bantuan hukum atau OBH. Dengan dana yang tidak teramat besar di Kanwil Kemenkumham itu, tidak bisa menutupi semua kebutuhan bantuan hukum terhadap orang-orang kecil. Sehingga diperlukan partisipasi Pemerintah Provinsi untuk segera mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Kendala yang selama ini disampaikan birokrat Pemprov adalah akan dialokasikan di pos mana dana tersebut. Akademisi Fakultas Hukum Unila, Budiono, menyarankan pos dana bantuan hukum bisa diatur atau dikunci dalam peraturan gubernur, misalnya dengan meletakkan pada pos anggaran Biro Hukum. Kita berharap birokrat Pemprov tidak terjebak pada sejumlah alasan sederhana yang menghambat anggaran bantuan hukum. Semakin lama dana tertunda, semakin banyak orang miskin yang tidak bisa mendapat keadilan saat menghadapi kasus hukum.

Revitalisasi Pelajaran Sejarah

Donasi Lampung untuk Korban Gempa Palu-Donggala

Chairil Anwar

Donasi Lampung untuk Korban Gempa Palu-Donggala

Anggun Suri Levina Wakili Lamsel Pertukaran Pemuda

Pemilih Anomali Masih Sesaki DPT Pemilu 2019

BPK Periksa Pelaksanaan Cetak Sawah di Sungaibadak

Warga Palasjaya Gotong Royong Bangun Drainase

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Opini

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 11 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 13 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 15 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 08 Mei 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi