RSBW SP 1 Dokter Penolak Pasien

FEBI HERUMANIKA MANAJEMEN Rumah Sakit Bumi Waras (RSBW) menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan satu (SP 1) kepada oknum dokter berinisial BS karena telah menolak operasi pasien. Penolakan dilakukan karena keluarga pasien tidak mampu membayar 50% biaya operasi rahang. Direktur Pelayanan RSBW Arief Yulizar mengatakan sanksi itu diberikan berdasar pada keputusan rapat manajemen dan direktur rumah sakit. Pada rapat tingkat manajemen beberapa waktu lalu diputuskan memberi sanksi teguran. Menurut dia, hasil rapat manajemen rumah sakit kemudian dibawa ke rapat Komite Medis dan hasilnya diserahkan kepada dirut. Kesimpulannya, RSBW menjatuhkan sanksi SP 1. "Sudah diberikan surat peringatan satu dan sanksi administratif," kata Arief, Rabu (3/10). Namun, ia tidak menjelaskan apa sanksi administratif yang dijatuhkan. Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung Edwin Rusli memastikan dokter yang diduga menolak pasien telah diberi surat peringatan. "Kalau tindak lanjut persoalan itu sudah kami konfirmasi, dokter yang dimaksud sudah diberi surat peringatan pertama," kata Edwin, kemarin. Kalau tindak lanjut persoalan itu sudah kami konfirmasi, dokter yang dimaksud sudah diberi surat peringatan pertama Menurutnya, Dinkes Bandar Lampung juga telah memberikan teguran tertulis terhadap RS Bumi Waras agar kasus serupa tidak terulang. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Handri Kurniawan mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Ketua DPRD untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus penolakan pasien. Untuk melayangkan surat panggilan terhadap rumah sakit perlu ada persetujuan dari ketua DPRD. "Untuk mengeluarkan surat perlu tanda tangan ketua. Kami tunggu ketua dulu, masih di luar kota," katanya. Ia menerangkan kasus RS Bumi Waras ini pernah ditangani Dinkes dan DPRD Lampung. Karena telah ditangani provinsi, pihaknya tidak melakukan langkah lanjutan. "Itu kan sempat dibahas di DPRD provinsi. Kalau kami ikut membahas nanti takutnya tumburan," katanya. Setelah mengetahui bahwa ranah rumah sakit tipe C, RSBW ada di Dinas Kesehatan Bandar Lampung, DPRD Kota perlu turun untuk menangani dan melakukan pengawasan. Menurut Handri, jika dinilai ada pelanggaran, akan ada sanksi yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku. Pihaknya berharap kepada setiap rumah sakit yang ada di Bandar Lampung mengutamakan musyawarah atau solusi terbaik dalam hal penganan pasien. (DEN/K1) febi@lampungpost.co.id

RSBW SP 1 Dokter Penolak Pasien

DPRD Bandar Lampung belum menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinkes dan rumah sakit.

Bambang-Samsul Pemenang Pemilukada Tanggamus

Pembunuh Caleg Mesuji Diduga karena Dendam

Fadli Ramdan

Pembunuh Caleg Mesuji Diduga karena Dendam

Penderita Gagal Ginjal Butuh Bantuan Pemerintah

Lima Anak SD Diduga Jadi Korban Pencabulan

23 Peserta Lulus Seleksi Administrasi Lelang Terbuka

10 Peternak Sapi Ajukan Klaim AUTS/K

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 11 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 12 Desember 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi