Pokmas Ditunjuk Kerjakan Program Dana Kelurahan

DETA CITRAWAN SEJUMLAH proyek yang memakai dana kelurahan akan diserahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki badan hukum. Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) akan menunjuk pokmas sebagai pelaksana teknis kegiatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung Khaidarmansyah menjelaskan untuk pengerjaan kegiatan dengan menggunakan dana kelurahan, lurah sebagai kuasa pengguna anggaran akan menunjuk pokmas sebagai pelaksana teknis. Pokmas yang dipilih harus mampu untuk mengerjakan dan memiliki badan hukum yang jelas. Dalam pengelolaan dana kelurahan, kata dia, lurah akan menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Setelah itu bisa dilakukan memorandum of understanding dengan pokmas. "Syarat pokmas selain harus memiliki badan hukum, memiliki domisili serta alamat yang jelas, serta mampu melaksanakan tugas sesuai kontrak,” ujar Khaidarmansyah saat ditemui di lingkungan Pemkot, Rabu (13/3). Menurutnya, soal penunjukkan pokmas berdasarkan rujukan peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Swakelola. Para lurah diharapkan memahami tentang tata cara pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemkot, kata dia, akan mengumpulkan seluruh Lurah untuk memberikan pemahaman tentang tata cara dan proses pencairan dana kelurahan. Sampai dengan saat ini seluruh kelurahan di Bandar Lampung telah menyampaikan rencana kerja anggaran (RKA) melalui Bappeda. Proses selanjutnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Ada 126 kelurahan sudah menyampaikan RKA, baik untuk kegiatan fisik maupun pemberdayaan. Sudah diteruskan ke BPKAD untuk proses penatausahaan keuangan,” ujarnya. Kepala BPKAD Bandar Lampung Trisno Andreas mengatakan kini seluruh RKA kelurahan yang diterima dari Bappeda mulai dimasukkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Proses memasukkan data ke aplikasi SIPKD membutuhkan waktu karena jumlahnya cukup banyak hingga 126 kelurahan. Menurutnya, sambil menunggu penyelesaian input data ke SIPKD, Pemkot Bandar Lampung juga akan adakan melakukan rapat di tingkat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mempersiapkan peraturan wali kota sebagai dasar penggunaan dana kelurahan. “Perwali juga akan kami persiapkan melalui rapat tingkat TAPD. Perwali merupakan syarat untuk dapat dilakukan proses pencairan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,” kata Trisno. (CK1) deta@lampungpost.co.id

Pokmas Ditunjuk Kerjakan Program Dana Kelurahan

Seluruh RKA kelurahan mulai dimasukkan dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Mobil Hilang di Parkiran Pemkot

DLH Diminta Periksa Penyempitan Sungai Way Lunik

Fadli Ramdan

DLH Diminta Periksa Penyempitan Sungai Way Lunik

Rayakan HUT Chandra Donor 1.000 Kantong Darah

Bayar Rp5 Juta Bawa Pulang New Avanza

Telkomsel Tawarkan Paket #KuotaKeluarga

BRI-Traveloka Gelar Online Travel Fair

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 29 Januari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 31 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi