Kenaikan Premi JKN Jangan Memberatkan

DELIMA NATALIA NAPITUPULU DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan penyesuaian premi iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan iuran tersebut hanya opsi jangka pendek mengatasi masalah keuangan JKN dan masih perlu dibarengi pembenahan jumlah kepesertaan, memaksimalkan kolektabilitas iuran, dan menerapkan sanksi pada yang menunggak. Demikian benang merah yang mengemuka di acara temu media mengenai penyesuaian tarif iuran yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Jakarta, Jumat (23/8). Anggota DJSN, Ahmad Ansyori, menuturkan peserta baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun mandiri kelas III, besaran iuran yang diusulkan Rp42 ribu. Tarif saat ini Rp23.500 untuk peserta PBI yang dibayarkan pemerintah dan Rp25.500 untuk peserta mandiri kelas III. Sementara peserta kelas II diusulkan naik menjadi Rp75 ribu--Rp80 ribu, dan kenaikan kelas I menjadi Rp120 ribu dari saat ini Rp80 ribu. Apabila tarif iuran tidak sesuai dengan rekomendasi DJSN, akan ada defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan. "Usulan penyesuaian tarif ini didasarkan pada perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan bahwa selama ini iuran peserta di bawah nilai keekonomian dari yang seharusnya," kata Ansyori. Dalam menyetujui besaran iuran yang diusulkan DJSN, pemerintah akan mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Tidak menutup kemungkinan ada penetapan tarif lebih rendah dari yang diusulkan. "Bila tarif tidak sesuai rekomendasi DJSN, akan ada defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan," ujarnya. DJSN juga memperhitungkan ada surplus dana sekitar Rp4,8 triliun pada 2021 jika kenaikan iuran diterapkan sesuai perhitungan aktuaria. Untuk diketahui, selama ini pemerintah menanggung kekurangan biaya program JKN melalui suntikan dana. Pada 2018, ada ketidakseimbangan pemasukan BPJS Kesehatan dan penerimaan dari iuran ditambah utang yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. Defisit membengkak menjadi Rp19,4 triliun dan pemerintah menyuntik dana sekitar Rp10,29 triliun. Adapun utang yang harus dibayarkan dari tahun sebelumnya Rp9,1 triliun, sedangkan potensi defisit pada 2019 diprediksi menjadi Rp28 triliun dengan utang tahun sebelumnya. Masih Memberatkan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menuturkan besaran kenaikan tarif dari DJSN masih memberatkan masyarakat. Pemerintah sebaiknya turut memperhatikan daya beli masyarakat, terutama peserta mandiri kelas III. "Kenaikan iuran yang drastis akan berdampak pada peningkatan utang peserta mandiri sehingga kenaikan sebaiknya dilakukan bertahap," kata dia. Selain itu, wacana kenaikan iuran juga perlu dibarengi dengan bentuk peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan kepada peserta. Di lapangan, BPJS Watch masih menerima laporan peserta kesulitan mendapatkan ruang perawatan apalagi ruang perawatan khusus, seperti intensive care unit , PICU, dan NICU. (MI/S2) delima@lampungpost.co.id

Kenaikan Premi JKN Jangan Memberatkan

DJSN juga memperhitungkan ada surplus dana sekitar Rp4,8 triliun untuk 2021 jika kenaikan iuran diterapkan sesuai perhitungan aktuaria.

Tingkatkan Mutu Dosen, STP Trisakti Undang Praktisi Perhotelan

Keseimbangan Ekosistem Laut Dikaji Mendalam

Delima Natalia Napitupulu

Keseimbangan Ekosistem Laut Dikaji Mendalam

Peserta NASE Eksplorasi Pugungraharjo

Era 4.0 Menuntut SDM Inovatif, Kreatif, dan Entrepreneurship

Honorarium Kembalikan Gairah Dosen Meneliti

Mahasiswa Papua Andalan Juara di Olahraga dan Seni

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 12 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi