Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibarengi Pembenahan

DELIMA NAPITUPULU RENCANA kenaikan tarif iuran yang diwacanakan pemerintah harus dibarengi dengan pembenahan data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuannya agar iuran untuk peserta JKN segmen penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayarkan pemerintah tepat sasaran. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris menuturkan pihaknya terus berupaya melakukan pengoreksian data ( cleansing data ) tujuannya meminimalkan inclusion error atau terjadinya kesalahan karena orang yang tidak berhak menerima manfaat, tetapi masuk database sebagai penerima manfaat. Sebaliknya exclusion error atau kesalahan data karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima. "Tentu ada pembenahan data supaya masyarakat yang masuk exclusion error ini bisa tersentuh bantuan JKN," kata Fahmi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial, ujar Fahmi, masih melakukan cleansing data peserta JKN. Dari temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat 27,4 juta data peserta yang bermasalah. Dari jumlah itu, ditemukan 17,1 juta data dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak lengkap, 10,1 juta NIK ganda, 21,369 tidak terdaftar di fasilitas pelayanan kesehatan, dan 134.120 telah meninggal dunia. "Per 1 Agustus, sudah selesai pembenahan 16,7 juta data. Masih ada sisa 10,6 juta data temuan BPKP yang belum selesai. Kami mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk mempercepat evolusi data tahap kedua dan memutakhirkan data peserta dengan data Dinas Catatan Sipil," kata Fahmi. Pemerintah saat ini membayarkan iuran JKN masyarakat 38% (96,8 juta orang) dari total 40% keseluruhan masyarakat dengan status sosial ekonomi terbawah di Indonesia. Besaran iuran yang dibayarkan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara adalah Rp23 ribu untuk setiap peserta per bulan. Diusulkan Naik Iuran tersebut diusulkan naik menjadi Rp42 ribu pada Agustus 2019. Masyarakat miskin yang tidak atau belum mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah diharapkan untuk membayar sendiri dengan mendaftarkan diri menjadi peserta mandiri kelas III. Fahmi menyampaikan kenaikan iuran tentu berdampak pada peserta kelompok tersebut. "Besaran kenaikan iuran kalau dikonversi per hari tidak sampai Rp2.000 untuk peserta mandiri kelas III, tetapi bisa memberatkan. Oleh karena itu, pengoreksian data terus dilakukan supaya secara jernih dapat dikategorikan mana kelompok mampu tetapi enggan membayar dan kelompok yang kemampuan membayarnya lemah," ujar Fahmi. "Per 1 Agustus, sudah selesai pembenahan sebanyak 16,7 juta data." Bagi kelompok masyarakat yang ternyata mampu tetapi enggan membayar, menurut BPJS Kesehatan, penegakan hukum harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan. Fahmi menyampaikan instrumen untuk penegakan hukum pada peserta yang menunggak iuran sudah ada yakni tidak bisa mengakses layanan publik, seperti pembuatan surat izin mengemudi, paspor, dan memperpanjang surat tanda kendaraan bermotor sebelum melunasi tunggakannya. Namun, sanksi itu belum dijalankan secara maksimal. "Sedang kami usulkan instruksi presidennya kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata dia. (MI/S2) delima@lampungpost.co.id

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibarengi Pembenahan

Instrumen untuk penegakan hukum pada peserta yang menunggak iuran sudah ada.

1,5 Juta Tablet akan Dibagikan ke Sekolah Tertinggal

Siswa SMK Indonesia Raih 15 Medali World Skill Competition

Firman Luqmanulhakim

Siswa SMK Indonesia Raih 15 Medali World Skill Competition

Pengembangan 4 Wisata Prioritas Selesai Tahun Depan

3 Calon Rektor Beradu di Kemenristek Dikti

Jemaah Gelombang Pertama Selesai Dipulangkan

Misi Berat Manchester United di St Mary's

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 03 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi