Pilkada Serentak Telan Biaya Tinggi

DIREKTUR Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak masih berjalan dengan biaya tinggi. Hal itu menimbulkan potensi korupsi selain membebani anggaran daerah. "Pilkada membutuhkan ongkos mahal, baik untuk daerah juga pasangan yang ikut kontestasi. Hal itu terkonfirmasi berdasar pada hasil survei KPK terhadap calon kepala daerah yang kalah dan 80% mereka membutuhkan donatur," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2019 bersama KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (23/9). Menurut dia, KPK menggelar survei melalui teknik wawancara terhadap calon kepala daerah yang kandas di Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018. Hasilnya, 80% dari pasangan calon kepala daerah itu mengandalkan biaya dari pihak ketiga. Ia mengatakan hal itu menunjukkan pesta demokrasi di tingkat I dan II yang telah berlangsung tiga putaran itu menelan biaya yang sangat mahal. Belum lagi, biaya pelaksanaan yang diambil dari kas daerah pun tidak kecil dan kerap membebani ABPD. Anggaran pilkada bagi satu daerah bisa mencapai Rp30 miliar—Rp40 miliar. Itu mungkin tidak besar bagi sebagian daerah maju. Tapi akan sangat menguras APBD daerah yang masih berkembang dengan total alokasi dana tahunannya Rp1 triliun. "Oleh sebab itu, kita harus mencari format supaya pesta demokrasi ini lebih efisien. KPK juga mengantisipasi dari efek donasi itu dengan melakukan pendampingan terhadap 542 kepala daerah yang telah terpilih dan mendorong transparansi seperti dalam perizinan dan pengadaan barang jasa," ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman berharap gelaran Pilkada serentak 2020 lebih baik dari pelaksanaan pada 2015, 2017, dan 2018. "Pilkada serentak 2020 bukan hal yang mudah karena akan berlangsung di 270 titik atau hampir separuh wilayah Indonesia. Maka untuk melaksanakannya perlu kerja sama penyelenggara pemilu dan stakeholder agar Pilkada 2020 bisa lebih sukses," kata Arief. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Bentuk dukungan dalam hal data kependudukan sementara untuk Pilkada serentak tahun 2020. Data tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada KPU untuk penetapan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu atau DP4. “Kemendagri memberikan dukungan data kependudukan sementara untuk Pilkada serentak tahun 2020, yakni 107.531.640 jiwa, ini yang sudah terdata di Dukcapil Kemendagri. Proses selanjutnya kami serahkan penuh kepada KPU,” kata Tjahjo. (MI/K1)

Pilkada Serentak Telan Biaya Tinggi

Pilkada membutuhkan ongkos mahal, baik untuk daerah juga pasangan yang ikut kontestasi.

Tim Gabungan Padamkan Kebakaran Lahan di Cakatraya

Timnas Indonesia U-16 Lolos ke Piala Asia 2020

ricky marly

Timnas Indonesia U-16 Lolos ke Piala Asia 2020

Dua Desa di Sragi Penuhi Target PBB

Tiga Remaja Bobol Warung

B30 Selesai Uji, Harga CPO Naik!

Buwas Sebut Kecurangan BPNT di Lampung

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 22 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 26 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 23 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 24 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi