Harus Ada Pengangkatan Khusus Guru Honorer

SETIAP peringatan Hari Guru, profesi guru honorer selalu menjadi perhatian, terutama soal honorarium masih jauh dari layak. Meski demikian, sampai saat ini belum ada perhatian khusus bagi kesejahteraan para guru honorer. Lalu bagaimana harapan para guru honorer di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan milenial Nadiem Anwar Makarim. Kemudian, perubahan yang seperti apa yang diharapkan oleh para guru honorer. Berikut kutipan wawancara wartawan Lampung Post Nur Jannah dengan Ketua PGRI Lampung Wayan Satria Jaya di Hotel Kurnia 2, pada acara pelatihan Kompetensi Kepala Sekolah. Setiap tahun kesejahteraan guru honorer selalu menjadi perhatian . Namun, meski telah berganti presiden dan menteri, belum ada perubahan signifikan. Bagaimana menurut Anda? Ketika awal panggilan menjadi guru ada harapan seseorang menyelesaikan S-1. Setelah tujuannya tercapai, tujuan akhir menjadi seorang guru adalah menjadi PNS. Kami mohon kepada pemerintah untuk membuka keran seluas-luasnya buat pengangkatan guru. Memang benar saat ini keran itu sudah dibuka, tetapi bagi guru honorer yang belum terakomodasi untuk dapat memberikan perhatian, baik pemerintah daerah maupun pusat. Bagi yang belum mendapat gelar PNS dengan cara memberi tunjangan yang manusiawi. Sebab, profesi-profesi lain sudah ada standar. Sebab, bagaimanapun sembilan komponen tujuan pendidikan tercapai kalau kantong dan perut terisi sehingga guru dapat mengajar dengan baik. Kami berharap sekali Pemerintah Pusat bisa mengakomodasi pengangkatan guru honorer. Selain jalur yang sedang dibuka seperti saat ini, ada penerimaan khusus guru honorer tentu dengan alur ketat, ada uji kompetensi, harus jelas item -nya yang menjadi dasar hak pengangkatan PNS. Bagaimana Anda menilai kompetensi guru secara umum saat ini? Guru saat ini perlu ada peningkatan pelatihan, kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan, dengan menteri yang baru yang basic -nya leding -nya adalah digital. Bayangkan dengan teman-teman guru yang ada di ujung sana, yang belum kenal banyak digital, ruang belajar, serta ruang guru sebagai komunitas interaksi. Ini yang harus dipahami oleh siapa pun, baik guru PNS maupun non-PNS. Untuk pemetaan teknologi saat ini sudah cukup bagus, menjangkau semua, di mana kita berada bisa menggunakan teknologi akses internet, tinggal provider mana yang akan dipakai. Bagi yang belum mendapat gelar PNS dengan cara memberi tunjangan yang manusiawi. Sebab, profesi-profesi lain sudah ada standar. Di era digital seperti saat ini mau tidak mau guru harus meng- u pdate diri, meningkatkan kompetensi, dan pelatihan sehingga meningkatkan kualitas guru. Sekarang tidak bisa lagi murid hanya mendengar, murid berdiskusi menyelesaikan suatu kasus, dengan digital apa saja bisa dicari. Guru di era saat ini sebagai fasilitator, anak biarkan untuk menyelesaikan persoalan dengan bahasan-bahasan materi yang difasilitasi guru sehingga tidak hanya sebagai pendengar. Dari organisasi PGRI , apakah ada upaya dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer? Salah satu upayanya ya pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah, penguatan kepala sekolah. Di pelatihan ini semua komputerisasi, mulai dari absen, tes, melaporkan portopolio. Untuk kesejahteraan guru honorer itu, khususnya kepada Pemerintah Pusat agar dapat mengalokasikan selain tunjangan serta pemenuhan saspras. Saya harap semua bisa terpenuhi. Kita tidak perlu sharing ke pemda, mereka paham. Tidak perlu diajari, saya yakin eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati paham, sekarang tinggal bagaimana kemampuan untuk mengalokasikan itu, buat kemampuan dan kualitas guru. Apa harapan PGRI kepada menteri yang baru? Kami berharap menteri yang baru tidak melihat Jakarta sebagai barometer pendidikan di Indonesia, tetapi bagaimana yang di daerah terpencil ada klasifikasi A, B, dan C. Kemudian untuk kualitas pendidikan, rencananya ada penghapusan UN, tetapi masih dalam wacana, belum diputuskan. Logikanya memang begitu, yang berhak menentukan dan menilai siswa itu guru, bukan yang lain. Yang paham dengan memberikan kepercayaan kepada sekolah. Sebab, UN itu menjadi beban yang sangat luar biasa. Sama seperti perguruan tinggi yang menyerahkan sepenuhnya, hak prerogatif mahasiswa ada di perguruan tinggi masing-masing. Namun, ada standar, tidak serta-merta semua lulus dengan hasil yang cumlaude, nilainya beragam sesuai dengan kompetensi kemampuan mahasiswa. (R5)

Harus Ada Pengangkatan Khusus Guru Honorer

Parosil Atensi Peratin Lakukan Pembalakan Liar

Surga di Rumah

Sri Agustina

Surga di Rumah

Usulan NU Pilpres Kembali ke MPR Tidak Kuat

Proses Demokrasi Kota Mesti Lebih Baik

Remaja Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel

PKPU Payung Hukum yang Kuat Atur Rekap-El

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 13 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi