NADIEM Makarim benar-benar mengubah arah dan kebijakan pendidikan negeri ini! Belum genap 100 hari menjabat mendikbud, mantan bos Go-Jek memerdekakan guru dan siswa dari ruang pengap bernama ujian nasional (UN). Pengganti UN nanti, sekolah dituntut memetakan kompetensi dan karakter seorang siswa. Tujuannya, manusia Indonesia harus unggul.
Penghapusan UN itu adalah paket kebijakan Program Merdeka Belajar yang diluncurkan Nadiem pada Rabu (11/12) lalu. Sangat melegakan memang karena melepaskan dari persoalan yang menggurita tiap tahun. Artinya, Kementerian Pendidikan tidak perlu dijabat seorang profesor (guru besar). Tapi lebih dibutuhkan seorang solutor–orang yang memberikan jalan keluar dengan cepat dan tepat tanpa menimbulkan masalah baru.
Dalam sejarah panjang di negeri ini–ujian untuk mengukur kualitas anak bangsa yang selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Mengapa UN dihapus? Karena UN membuat siswa dan guru hanya memfokuskan–mengejar nilai lalu mengesampingkan kompetensi. Jadi wajar apabila nilai UN tinggi, itu bukanlah representasi kompetensi seorang anak didik.
UN hanya untuk mengukur kemampuan siswa untuk tahu, mengerti, dan menghafal. Ngeri kali! Padahal sekolah dituntut memenuhi permintaan lapangan kerja terampil. UN harus dihapus karena sudah menjadi ajang kecurangan. Kebocoran materi soal UN yang terjadi setiap tahun. Belum lagi UN membuat orang tua harap-harap cemas.
Bagi siswa yang ingin lolos dari UN, mereka harus mengikuti bimbingan belajar (bimbel) agar meraih angka memuaskan. Patut disimak juga, ujian siswa selalu berganti karena keinginan pemerintah. Awal Indonesia merdeka disebut Ujian Penghabisan (1950–965). Penyelenggaranya adalah Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Lalu pada tahun 1965–1971 diubah namanya jadi Ujian Negara. Waktu dan materi ujian ditentukan Pemerintah Pusat. Di era Orde Baru pertama berkuasa, nama ujiannya diubah juga dengan sebutan Ujian Sekolah (1972–1979). Penyelenggaranya cukup di sekolah ,tapi Pemerintah Pusat hanya menyusun pedoman dan panduan ujian nasional yang bersifat umum.
Tak hanya berhenti di situ. Pada tahun 1980–2001 ujian nasional berganti nama dengan sebutan evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas). Sangat melelahkan memang. Pada 2002–2004 pemerintah menggantinya dengan nama ujian akhir nasional (UAN). Pada 2005–2012 berubah nama lagi dengan nama ujian nasional (UN) yang menjadi syarat kelulusan.
Bagi siswa yang ingin lolos dari UN, mereka harus mengikuti bimbingan belajar (bimbel) agar meraih angka memuaskan.
Pada 2014–2015, langkah tegas pemerintah mengubah model UN dengan sebutan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Hari ini, UN itu dihapus Mendikbud Nadiem dengan Progam Merdeka Belajar. Dia mengubah semua yang menjadi momok siswa, guru, dan sekolah.
***
Ketika melantik Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro pada Rabu (4/12), Menteri Nadiem secara tegas mengingatkan bangsa Indonesia memasuki era di mana gelar atau titel tidak menjamin kompetensi. Kata dia lagi, era di mana kelulusan tidak menjamin berkarya. Lima tahun ke depan, ujarnya, siswa yang lulus bisa berkarya dan guru jadi penggerak sekolah.
Lompatan besar menteri yang juga mengurusi perguruan tinggi tersebut membuat kaget dunia pendidikan. “Kami tidak berani investasi. Menunggu kebijakan baru mendikbud. Gedung tidak lagi tolak ukur sukses untuk kuliah. Di era digital ini, bisa saja belajar jarak jauh. Karena semua sudah online,” kata seorang rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung.
Apa yang dibuat Nadiem ini sebuah revolusi pendidikan untuk bangsa. Hati kecilnya jangan sampai indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia melorot bahkan tertinggal dengan negara tetangga. Saatnya membangun kualitas hidup–sumber daya manusia yang mampu bersaing.
Setahun lagi, UN dikubur ! Penggantinya adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sebuah revolusi mengukur kemampuan anak Indonesia. Sekolah dan anak dipetakan. Literasi dan numerasi menjadi ukuran. Siswa tidak hanya mampu membaca tapi lebih dituntut mampu menganalisis, memahami konsep di balik suatu tulisan.
Konsep merdeka belajar membuat siswa berkemampuan menganalisis dengan menggunakan angka. Selain itu, sekolah juga melakukan survei karakter. Arah kebijakan baru ini juga menjadi panduan sekolah untuk melakukan perubahan, dan menciptakan siswa lebih bahagia. Yang jelas, asesmen kompetensi dan survei karakter dilaksanakan pada jenjang SD di kelas IV, SMP (VIII), dan SMA (XI). Kini Indonesia benar-benar berubah!
Apa yang dibuat Nadiem ini sebuah revolusi pendidikan untuk bangsa.
Bagaimana dengan anak Lampung? Bumi Ruwa Jurai ini mencanangkan program smart school. Gubernur Arinal mengembangkan konsep sekolah berbasis teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan teknologi itu membantu meningkatkan kinerja sehingga terjadi interaksi antarsiswa, guru, dan sekolah makin mudah. Senin nanti, program itu diluncurkan.
Pogram smart school itu jawaban dari tantangan era Revolusi Industri 4.0. Program ini juga bersinergi dengan portal Rumah Belajar milik Kemendikbud. Yang jelas, negara yang merdeka 74 tahun ini, sudah tidak melihat lagi infrastrukur sekolah yang mau roboh, serta guru yang sudah bergegas kembali mengajar di daerah terpencil.
Sudah saatnya semua elemen bangsa ini bersatu, bertekad membenahi pendidikan. Kemajuan teknologi yang cepat menuntut kesigapan anak Indonesia yang berkualitas dan berkarakter. Tanpa itu semua, negeri ini hanya menjadi bangsa penonton–tertinggal dibanding dengan negara lain di dunia. ***
