USBN-Zonasi Diubah, UN Hapus!

[caption id="attachment_43035" align="alignleft" width="76"] H Bambang Eka Wijaya[/caption] MENDIKBUD Nadiem Makarim menyampaikan taklimat kepada media tentang empat pokok kebijakan dalam sistem pendidikan nasional, di Hotel Bidakara, Rabu (11/12). Empat kebijakan itu USBN dirombak, UN Dihapus, format RPP disederhanakan, dan sistem zonasi penerimaan siswa baru jadi fleksibel. Empat pokok kebijakan pendidikan itu disebut, "Program Merdeka Belajar". Dengan adanya empat pokok kebijakan ini, Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat bisa bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. "Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," ujarnya. Pokok kebijakan pertama, ujian sekolah berstandar nasional (USBN) diubah mekanismenya. "USBN 2020 dikembalikan ke esensi UU Sisdiknas yakni dikembalikan ke setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri," ujar Nadiem. Meski dikembalikan ke sekolah, lanjut Nadiem, USBN harus berdasarkan kompetensi dasar yang ada di kurikulum saat ini. Untuk realisasi perubahan ini, Kemendikbud memberi keleluasaan kepada sekolah. Sekolah yang belum nyaman mengubah sistem tes USBN dari sistem sebelumnya, Kemendikbud tidak akan memaksakan. "Harus saya tekankan bahwa ini tidak memaksakan untuk harus mengubah tes kelulusannya. Kalau sekolah itu siap untuk melakukan perubahan, silakan. Kalau sekolah ingin menggunakan format seperti USBN yang lalu, itu juga dipersilakan," tegas Nadiem. Untuk pokok kebijakan kedua, Nadiem menegaskan 2020 merupakan pelaksanaan ujian nasional (UN) terakhir. Pokok kebijakan keempat, sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru lebih fleksibel. Jalur PPDB yang selama ini 80% dipotong jadi 50%, sedang jalur prestasi yang sebelumnya 15% jadi 30% Tahun 2021 UN diubah menjadi assessment kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Pokok kebijakan ketiga penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan memangkas beberapa komponen. Guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Penulisan RPP efektif dan efisien cukup satu halaman. Pokok kebijakan keempat, sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru lebih fleksibel. Jalur PPDB yang selama ini 80% dipotong jadi 50%, sedang jalur prestasi yang sebelumnya 15% jadi 30%, jalur afirmasi 15%, dan pindahan 5%. Dengan demikian, siswa yang berprestasi akan tertampung di sekolah favorit. ***

USBN-Zonasi Diubah, UN Hapus!

BURAS

Tata Ulang Layanan Bisnis BUMN

Stok Pangan Nasional Aman hingga 2020

Mustaan

Stok Pangan Nasional Aman hingga 2020

Pelaku Pemerasan Sopir Dibekuk Polsek Kotaagung

Club PNC Way Kanan Beri Bantuan Sumur Bor

FKMT Tanggamus Beri Pembinaan Anggota

Auto2000 Hadirkan Program Akhir Tahun

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 03 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 04 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda