TRIYADI ISWORO
PRESIDEN Joe Biden perkuat kebijakan perubahan iklim. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada pekan depan akan merilis lebih banyak kebijakan perubahan iklim. Ini untuk mengatasi perubahan iklim dan mendesak Tiongkok untuk memperkuat salah satu targetnya pada emisi gas rumah kaca. Kebijakan Biden perkuat ini bertolak belakang dengan era Presiden Trump yang mundur dari Kesepakatan Paris.
Penasihat Iklim Nasional Gedung Putih Gina McCarthy tidak memberi penjelasan terkait kebihakan apa yang akan dikeluarkan. Sebuah memo menunjukkan, Biden akan mengungkap putaran kedua perintah eksekutif segera setelah 27 Januari 2021. Ini yang mencakup perintah omnibus untuk memerangi perubahan iklim di dalam negeri. Selain itu, mengangkat masalah tersebut sebagai prioritas keamanan nasional.
“Kami telah mengirimkan sinyal tentang hal-hal yang tidak kami sukai yang akan kami putar kembali. Tetapi, minggu ini Anda akan melihat kami bergerak maju. Semua dengan visi masa depan,” kata McCarthy dalam Konferensi Wali kota AS secara virtual.
Biden yang baru menjabat pada 20 Januari, dengan cepat mengeluarkan perintah eksekutif yang membatalkan pipa Keystone XL yang akan mengimpor minyak pasir tar dari Kanada. Ia bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris 2015. Kedua langkah itu membalikkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump.
Selama empat tahun masa jabatannya, Trump membatalkan sekitar 100 peraturan tentang iklim dan lingkungan saat ia menjalankan kebijakan dominasi energi untuk memaksimalkan output dan ekspor minyak, gas, dan batu bara.
Utusan Khusus
Utusan khusus iklim Biden, John Kerry menilai janji Tiongkok baru-baru ini tidak cukup baik. Pada September, Presiden Tiongkok Xi Xingping menetapkan tujuan agar negaranya menjadi karbon netral pada 2060, 10 tahun setelah kerangka waktu 2050 yang disukai oleh sebagian besar negara, serta menjanjikan tujuan jangka pendek yang lebih ambisius untuk emisi.
Sebagai menteri luar negeri di bawah mantan Presiden Barack Obama pada 2015, Kerry membantu membawa Tiongkok ke meja perundingan pada konferensi iklim PBB di Paris.
“Sekarang, pemerintahan Biden mulai menerapkan tekanan diplomatik pada negara-negara untuk bekerja lebih keras di bidang iklim,” kata Kerry.
Para menteri luar negeri di Eropa mengatakan kepada Kerry bahwa mereka memiliki harapan tinggi untuk pemerintahan Biden setelah kurangnya tindakan terhadap iklim selama masa pemerintahan Trump.
“‘Ya, kami menyadari bahwa kami kembali dengan kerendahan hati,'” tutur Kerry kepada para menteri, seraya menambahkan bahwa mayoritas negara bagian AS dan lebih dari 1.000 walikota terus bergerak maju pada iklim selama pemerintahan Trump.
Menurut Kerry, sebagai penghasil emisi terbesar kedua di dunia AS harus berbuat lebih baik daripada mencapai emisi karbon nol-bersih pada 2050, mungkin melalui teknologi yang muncul seperti menangkap karbon dioksida langsung dari udara.
“Mengatasi perubahan iklim tidak berarti mengurangi gaya hidup, seperti mengurangi mengemudi atau tidak bisa makan daging,” ujarnya. “
Pemerintahan Biden, walikota dan pemimpin lokal lainnya harus meyakinkan Amerika bahwa mengekang perubahan iklim bisa menjadi transformasi ekonomi terbesar dalam sejarah global,” tandasnya. (MI)
triyadi@lampungpost.co.id
