TRIYADI ISWORO
INI cerita tentang pemakzulan Trump. DPR Amerika Serikat (AS) pada Rabu 13 Januari waktu setempat kembali memakzulkan Presiden Donald Trump. Presiden dari Partai Republik itu dimakzulkan karena menghasut pemberontakan beriring kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat.
Sebanyak 10 anggota partai presiden bergabung dengan Partai Demokrat untuk menuduhnya dengan kejahatan dan pelanggaran ringan untuk kedua kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bangkit kembali di bawah ancaman kekerasan yang terus berlanjut dan perlindungan ribuan pasukan Garda Nasional, DPR bertekad untuk meminta pertanggungjawaban Trump hanya satu minggu sebelum dia lengser. Yang dipermasalahkan adalah perannya dalam mendorong massa yang menyerang Capitol satu minggu lalu saat Kongres bertemu untuk menegaskan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden. Insiden itu memaksa anggota parlemen melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka di tengah amukan mematikan.
DPR mengadopsi satu artikel pemakzulan, dengan pemungutan suara 232 mendukung melawan yang menolak 197 untuk menuntut Trump dengan “menghasut kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat”. Pemakzulan ini meminta pencopotan segera dari jabatannya dan diskualifikasi untuk tidak pernah memegangnya jabatan serupa lagi.
Sebanyak sepuluh anggota Partai Republik yang bergabung dengan Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk memakzulkan antara lain: Liz Cheney yang merupakan orang ketiga Partai Republik di DPR. Kemudian, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger, Fred Upton, Dan Newhouse, Peter Meijer, Anthony Gonzalez, David Valadao dan Tom Rice.
Pembelotan tersebut merupakan pemutusan hubungan kerja yang luar biasa dari ketua partai oleh Partai Republik, yang dengan suara bulat menentang pemakzulan Trump lebih dari setahun yang lalu.
Pemungutan suara menetapkan panggung untuk sidang Senat kedua Trump dalam setahun. Para senator tidak bersidang sebelum 20 Januari, ketika Biden akan mengambil sumpah jabatan. Proses terakhir yakni upaya Trump untuk menekan Ukraina agar mencoreng Biden adalah perselingkuhan yang partisan.
Bersihkan Trump
Senator Mitch McConnell dari Kentucky, pemimpin Partai Republik, mendukung upaya itu sebagai cara untuk membersihkan partainya dari Trump. Republik saat ini menyiapkan pertarungan politik dan konstitusional yang bisa membentuk jalannya politik Amerika ketika negara itu tetap terbagi secara berbahaya.
Dalam sebuah catatan kepada rekan Partai Republik pada hari Rabu, McConnell tidak menyangkal bahwa dia mendukung dorongan pemakzulan. Namun, ia belum membuat keputusan akhir tentang bagaimana pilihannya dan berniat untuk mendengarkan argumen hukum ketika ada pengajuan ke Senat.
Trump sendiri tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Namun menjelang pemungutan suara pada Rabu, ia mengeluarkan pernyataan yang mendesak para pendukungnya untuk tetap damai karena otoritas federal memperingatkan gelombang kekerasan nasional seputar pelantikan Biden.
“Tidak boleh ada kekerasan, tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada vandalisme apapun,” kata presiden dalam pernyataan yang dibacakan oleh Partai Republik dari ruang DPR.
Bersejarah
Pemungutan suara DPR ini bersejarah. Hanya dua presiden lainnya telah makzul. Tidak ada yang pernah berhenti dua kali dengan margin bipartisan yang begitu besar atau hampir berhenti dari jabatannya.
Ketua DPR Nancy Pelosi memohon kepada rekan-rekannya sebelum pemungutan suara untuk merangkul “pemulihan konstitusional yang akan memastikan bahwa Partai Republik akan aman dari orang ini yang bertekad untuk meruntuhkan hal-hal yang kita pegang teguh dan yang menyatukan kita.”
“Dia harus pergi. Dia jelas dan merupakan bahaya bagi bangsa Amerika Serikat. Saya tidak senang mengatakan ini, menghancurkan hati saya,” sebut Pelosi, mengutip dari The New York Times, Kamis, 14 Januari 2021.
Partai Republik, yang dengan suara bulat mendukung Trump pada 2019 selama pemakzulan pertamanya, kali ini terpecah belah. Kevin McCarthy, pemimpin Partai Republik, berbicara menentang pemakzulan, memperingatkan bahwa itu akan “semakin mengobarkan api perpecahan partisan.”
Tetapi dia juga menyalahkan Trump atas serangan itu dan menolak saran palsu dari beberapa rekannya bahwa antifa sebenarnya bertanggung jawab atas pengepungan tersebut, bukan loyalis kepada Trump. Dia mengusulkan untuk mengecam presiden daripada memakzulkannya.
“Presiden memikul tanggung jawab atas serangan Rabu di Kongres oleh massa perusuh. Dia seharusnya segera mengecam massa ketika dia melihat apa yang terjadi,” tegas McCarthy.
Demokrat dan beberapa Republikan telah mencoba untuk mengambil jalan lain. Mereka mendesak Trump untuk mengundurkan diri secara sukarela dan memberikan suara pada Selasa malam untuk meminta Wakil Presiden Mike Pence untuk meminta Amandemen ke-25 untuk merebut kekuasaan kepresidenan dari Trump selama sisa masa jabatannya. Tetapi Trump menolak, begitu pula Pence.
Tenang
Donald Trump angkat bicara sesaat setelah pemakzulan dirinya yang kedua kali disahkan oleh DPR. Dalam sebuah pesan video, Trump meminta semuanya tenang.
Di tengah ancaman kerusuhan jelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden terpilih AS, Trump meminta semua pendukungnya tenang. Ia bahkan menegaskan jika perusuh di Gedung Capitol AS pekan lalu bukan pendukung sejatinya.
Dalam video tersebut, ia sama sekali tidak mengomentari atau membahas pemakzulan dirinya.
“Kekerasan massa bertentangan dengan semua hal yang saya yakini, dan semua hal yang sudah kita perjuangkan,” ucap Trump, melansir dari AFP, Kamis, 14 Januari 2021.
“Tidak ada pendukung sejati saya yang mendukung kekerasan politik. Tidak ada pendukung sejati saya yang bisa meremehkan penegakan hukum atau bendera Amerika kita,” tegasnya.
Ia mengatakan, pendukung sejatinya tidak bisa mengancam atau melecehkan sesama warga AS. Trump menyinggung penyerang Gedung Capitol sama saja menyerang AS.
“Kita tidak bisa mentoleransinya,” ujar Trump.
Video Trump ini rilis beberapa jam usai mayoritas anggota DPR AS sepakat memakzulkannya dengan hasil 232 mendukung dan 197 menolak. Di antara yang mendukung pemakzulan Trump, ada sekitar 10 anggota dari Partai Republik. (MEDCOM.ID)
triyadi@lampungpost.co.id
